Oleh: Drs. Shohibul Anshor Siregar, M.Si
PEMBENTUKAN Danantara, Badan Pengelola Investasi Daya Anggata Nusantara, di Indonesia, merupakan langkah strategis yang berpotensi besar, namun juga sarat risiko. Tujuannya mengelola aset negara secara efisien dan strategis untuk pembangunan ekonomi sejalan dengan banyak negara lain. Namun, analogi yang paling relevan bukanlah dengan Temasek Holdings (Singapura), yang didanai langsung oleh pemerintah dan memiliki rekam jejak transparansi yang kuat, melainkan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia. Keduanya bertujuan mengelola aset negara untuk investasi strategis, namun perbedaan hasil keduanya memberikan pelajaran penting tentang pentingnya tata kelola yang baik.
Danantara: Potensi, Tantangan, dan Kerentanan
Danantara, yang direncanakan beroperasi pada tahun 2025, akan fokus pada investasi di sektor energi terbarukan, hilirisasi sumber daya alam, dan ketahanan pangan. Aset awal yang dikelolanya berasal dari tujuh BUMN besar (Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID), dengan nilai total aset sekitar Rp 14.678 triliun (sekitar USD 900 miliar). Meskipun diawasi oleh akuntan publik dan memiliki potensi audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan DPR, kerentanan tetap ada. Tantangan utama meliputi:
Transparansi dan Akuntabilitas: Mekanisme pengawasan yang ada perlu diperkuat untuk memastikan transparansi penuh dalam pengambilan keputusan investasi, alokasi dana, dan kinerja keuangan. Ketiadaan transparansi merupakan faktor utama kegagalan 1MDB.
Intervensi Politik: Posisi Danantara yang dekat dengan kekuasaan eksekutif meningkatkan risiko intervensi politik dalam pengambilan keputusan investasi, yang dapat mengorbankan efisiensi dan profitabilitas demi kepentingan politik.
Profesionalisme Manajemen: Membangun tim manajemen yang sepenuhnya profesional dan berintegritas tinggi, bebas dari konflik kepentingan, sangat krusial. Kehadiran tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk mantan presiden dan figur internasional, meskipun mungkin meningkatkan kepercayaan awal, justru dapat menimbulkan keraguan tentang independensi dan profesionalisme manajemen. Hal ini menunjukkan orientasi yang mungkin bukan semata-mata bisnis.
Over-Leveraging: Besarnya aset yang dikelola (sekitar 75% PDB Indonesia) meningkatkan risiko over-leverage. Strategi investasi yang agresif tanpa mitigasi risiko yang memadai dapat mengakibatkan krisis keuangan yang serius.
1MDB: Pelajaran yang Tak Terbantahkan
1MDB, yang didirikan pada tahun 2009, gagal total karena skandal korupsi dan kurangnya transparansi yang meluas. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan pinjaman internasional disalahgunakan, mengakibatkan kerugian negara mencapai USD 4,5 miliar dan merusak reputasi internasional Malaysia. Kegagalan ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya akuntabilitas, dan dominasi kepentingan politik.
Analisis Komparatif dan Rekomendasi
Baik Danantara maupun 1MDB memiliki tujuan yang sama, namun perbedaan hasil keduanya menunjukkan perbedaan mendasar dalam tata kelola. Danantara memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia, tetapi hanya jika risiko-risiko yang diidentifikasi diatasi secara efektif. Rekomendasi untuk mencegah kegagalan seperti 1MDB meliputi:
Penguatan Lembaga Pengawasan: Pengawasan independen dan kuat dari lembaga non-pemerintah, dengan wewenang penuh untuk mengaudit dan menyelidiki setiap aspek operasional Danantara, sangat penting.
Transparansi Penuh: Penerapan standar transparansi internasional yang ketat, termasuk publikasi laporan keuangan yang detail dan akses publik terhadap informasi investasi, harus diimplementasikan.
Mitigasi Risiko yang Komprehensif: Strategi investasi harus didasarkan pada analisis risiko yang komprehensif dan terukur, dengan mekanisme mitigasi risiko yang terintegrasi.
Kebebasan dari Intervensi Politik: Memastikan kebebasan Danantara dari intervensi politik melalui mekanisme hukum yang kuat dan penegakan hukum yang tegas.
Manajemen Profesional: Perekrutan dan retensi manajemen yang sepenuhnya profesional dan berintegritas tinggi, dengan kompensasi yang kompetitif dan bebas dari konflik kepentingan.
Keberhasilan Danantara bergantung pada komitmen yang kuat terhadap tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi risiko. Pelajaran dari kegagalan 1MDB harus menjadi panduan utama dalam membangun dan mengelola Danantara untuk mencegah bencana ekonomi di Indonesia.
Apalagi dengan memajang mantan-mantan presiden ke dalam tubuh Danantara, atau bahkan konon juga akan memasukkan tokoh sekaliber Tony Blair, justru semakin menunjukkan Danantara tak berwatak bisnis.
***
Penulis Shohibul Anshor Siregar, dosen FISIP UMSU Medan, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya (‘nBASIS).