Jakarta | EGINDO.com – Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, menyatakan sebagai pelaku usaha dibidang logistik, ia mengaku mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam merealisasikan zero ODOL pada 2026. Hal itu menanggapi tentang Pemerintah menargetkan aturan zero obesitas atau over dimension over loading (ODOL), atau truk obesitas, berlaku paling lambat 2026.
“Kita belum menghitung dampak ekonominya berapa persen (dari penerapan ODOL), tetapi yang pasti ada kenaikan. Itu sudah pasti ada kenaikan. Tetapi kita tidak bisa melihat secara parsial,” kata Akbar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/7/2025) lalu.
Akbar mengatakan kebijakan zero ODOL lebih berdampak pada keselamatan dan keamanan di jalanan raya. Katanya hal itu dinilai lebih penting ketimbang potensi kerugian ekonomi jika diberlakukan zero ODOL. “ODOL ini dampak kepada safety dan security, keselamatan di jalan raya jauh lebih penting daripada potensi tadi. Sehingga kami pelaku logistik sangat mendukung sebenarnya. Tetapi dilakukan secara bertahap, dan shifting-nya harus tersedia,” katanya.
Dinilainya anggaran perawatan jalan itu kurang lebih setahun Rp 47 triliun oleh pemerintah. “Seharusnya, shifting ke kereta api ini sudah harus lebih masif didukung. Lalu, kita negara maritim, seharusnya ketersediaan kapal short shipping, kapal roro, kapal LCT (landing craft tank) untuk mengangkut kargo-kargo berat yang berpotensi ODOL ini sudah harus dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan beberapa komoditas komoditas yang masih menggunakan truk ODOL diantaranya adalah industri baja, semen, serta makanan dan minuman. “Terkait dengan over dimension dan over loading, memang beberapa komoditas yang kita lihat berjalan menggunakan fasilitas tersebut adalah industri yang berat seperti industri baja, industri semen, dan industri daripada makanan, minuman,” katanya.@
Bs/timEGINDO.com