Akuntabilitas Tak Bisa Didelegasikan ke Mesin, Paradoks 80/13: Ketika Mesin Melaju, Manusia Tertinggal

Penulis Eddy Keleng Ate Berutu (Kanan) bersama Paulus Tamie
Penulis Eddy Keleng Ate Berutu (Kanan) bersama Paulus Tamie

Oleh: Eddy Keleng Ate Berutu

(Bagian kedua dari tiga tulisan)

DELAPAN dari sepuluh orang Indonesia sudah memakai AI, tetapi produktivitas baru naik 13%. Selisih itulah risiko sosial terbesar dekade ini, dan ia akan tercatat di laporan keberlanjutan Anda.

Di Bagian 1, kita melihat bagaimana AI masuk ke pilar Governance: akuntabilitasnya kini berujung di ruang rapat dewan. Bagian ini menelusuri sisi lain dari koin yang sama, yaitu pilar Social. Teknologinya sudah tiba. Pertanyaannya, apakah manusia di organisasi Anda ikut tiba?

Angka yang seharusnya membuat Dewan Direksi dan Komisaris gelisah

Indonesia mengadopsi AI dengan cepat, tetapi kemampuan manusianya tertinggal. Data berikut menunjukkan jaraknya.

Indikator Angka Sumber
Masyarakat yang sudah memakai AI sekitar 80% Komdigi, via ANTARA
Kontribusi AI terhadap kenaikan produktivitas sekitar 13% Komdigi, via ANTARA
Perubahan skor pilar SDM, EV-DCI 2026 turun 2,5 poin, satu-satunya pilar yang turun Kompas
Selisih skor provinsi tertinggi dan terendah hampir 60 poin Kompas
Pekerja dengan literasi digital dasar hingga menengah sekitar separuh angkatan kerja Outlook Ketenagakerjaan 2026
Kebutuhan talenta digital pada 2030 sekitar 12 juta orang Komdigi, via Medcom

Infrastruktur digital terus membaik. Yang turun justru manusianya. Ini bukan masalah TI, melainkan masalah kepemimpinan.

Akuntabilitas Tak Bisa Didelegasikan ke Mesin
Tiga risiko sosial yang sesungguhnya risiko bisnis
  1. Paradoks produktivitas: investasi tanpa imbal hasil. AI dipakai luas, tetapi nilai ekonominya belum terasa. Masalahnya bukan teknologi, melainkan kemampuan organisasi mengintegrasikannya ke proses kerja. Setiap rupiah lisensi AI tanpa perubahan cara kerja adalah biaya, bukan investasi.
  2. Tangga karier yang putus: krisis kepemimpinan sepuluh tahun lagi.

Menurut PwC AI Jobs Barometer 2026, AI mulai mengambil alih pekerjaan rutin yang dulu menjadi tempat belajar pekerja muda. Sebaliknya, kebutuhan akan pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan adaptabilitas naik lebih cepat. Perusahaan yang memangkas posisi junior tanpa rencana pengganti sedang menggerus pipa pemimpinnya sendiri.

  1. Kesenjangan pusat-daerah: risiko reputasi dan mandat publik.

BUMN beroperasi dari Aceh hingga Papua, dengan mandat pemerataan. Program AI yang hanya berhasil di kantor pusat Jakarta akan memperlebar jarak, bukan menutupnya, dan itu bertentangan dengan alasan keberadaan BUMN itu sendiri.

Metrik baru dalam laporan keberlanjutan

Investor ESG akan menanyakan dampak sosial AI, cepat atau lambat. Korporasi yang siap akan mampu melaporkan setidaknya tiga hal:

  • Kapabilitas: jam pelatihan AI per karyawan, dari staf hingga direksi.
  • Transisi: rencana reskilling dan redeployment bagi peran yang terdampak otomatisasi.
  • Pemerataan: akses program AI di kantor wilayah, bukan hanya di kantor pusat.

Yang mampu mengukur, mampu mengelola. Yang tidak mengukur, akan diukur oleh orang lain.

Berikutnya di Bagian 3

Governance dan Social sudah dipetakan. Pertanyaan terakhir: apa yang harus dilakukan sekarang? Bagian 3 membahas regulasi AI Indonesia yang tinggal menunggu tanda tangan Presiden, dan lima langkah konkret bagi direksi dan komisaris dalam 12 bulan ke depan.

Siapkan pemimpin yang mampu membawa manusia melewati transisi

Teknologi bisa dibeli dalam sebulan. Pemimpin yang mampu mengelola perubahan butuh dibentuk. Program Leadership & Skills MBI Institut, yaitu Adaptive Leadership, Risk Culture, serta Gen-Z & Millennial Management, membantu para manajer memimpin tim lintas generasi di tengah perubahan cara kerja akibat AI.

Sumber

MBI Institut (PT Mutu Bangsa Indonesia) adalah lembaga pelatihan dan pengembangan kapabilitas bagi korporasi dan BUMN di bidang Governance, Risk & Compliance (GRC), manajemen risiko, kepemimpinan, serta sertifikasi mutu. Berakar dari Mutu Boga Institut, MBI Institut kini berfokus pada program in-house yang dirancang menurut profil risiko dan sektor setiap klien.

Portofolionya mencakup tiga lini: GRC & Risk Series (Enterprise Risk Management berbasis ISO 31000/COSO, Horizon Scanning, Compliance Management), Leadership & Skills (Risk Culture, Adaptive Leadership, Gen-Z & Millennial Management), dan Quality & Compliance (Sertifikasi HACCP, ISO 22000). Setiap program memadukan modul lengkap, fasilitator ahli, dan asesmen atau ujian sertifikasi.

Kunjungi kami dengan perjanjian di Gedung GP Plaza Lt. 5 Suite 26A, Jl. Slipi No. 1, Jakarta Pusat 10270 · www.mb-institut.co.id · [email protected] · +6281161612826. Hubungi kami untuk merancang program in-house bagi tim kepemimpinan Anda di www.mb-institut.co.id, dan ikuti Bagian 3 tentang lima langkah konkret sebelum Perpres AI berlaku.

***

Penulis Eddy Keleng Ate Berutu adalah Bupati Kabupaten Dairi Sumatera Utara (Sumut) periode 2019-2024

Bersambung…..

Scroll to Top