Jakarta|EGINDO.co Sebagai salah satu bentuk komitmen memajukan sektor ekonomi biru, Archipelagic and Island States (AIS) Forum siap mendukung negara-negara pulau dan kepulauan menerbitkan surat obligasi biru (sovereign blue bond). Bentuk dukungan tersebut ditunjukkan melalui komitmen AIS Forum berkolaborasi menyiapkan Pedoman Strategis Pembiayaan Biru (Blue Financing Strategic Framework).
Dokumen ini merupakan panduan investasi dalam aktivitas ekonomi biru dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dokumen Blue Financing Strategic Framework dikembangkan melalui kerja sama Sekretariat AIS Forum, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI, dan Innovative Financing Lab UNDP Indonesia.
Diterbitkan pada tahun 2022, dokumen ini disiapkan untuk mendorong investasi pada kegiatan-kegiatan ekonomi berkelanjutan yang berbasis laut atau yang terkait dengan kelautan. Dokumen inovatif ini menargetkan pemerintah, sektor jasa keuangan, filantropi, dan organisasi internasional/donor yang memiliki potensi besar untuk menyokong perekonomian di sektor biru.
“Kita menyadari bahwa kerja sama lintas pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi transisi global menuju perekonomian kelautan yang lebih berkelanjutan. Dengan panduan ini, pelaku ekonomi di semua sektor akan lebih mudah melihat peluang dan mengambil peran dengan berinvestasi secara berkelanjutan di ranah ekonomi biru,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi, Kamis (5/10/2023).
Menurutnya, dokumen ini pun menjadi salah satu acuan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan obligasi biru pemerintah. Pada Mei 2023, pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan surat obligasi biru pemerintah pertama yang ditawarkan kepada publik dengan nilai total mencapai setara 20,7 miliar Yen.
“Penerbitan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan inovatif. Dalam mendorong investasi dan penggunaan ekosistem laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan, pencapaian besar ini tentu saja menjadi salah satu titik penting dalam menyorot potensi besar dari ivestasi di sektor ini. Indonesia mengidentifikasi sektor-sektor dan proyek-proyek biru yang memenuhi syarat keberlanjutan berdasarkan framework yang dikembangkan bersama Sekretariat AIS Forum.
“Pemerintah Indonesia kemudian menerapkan praktik terbaik. Untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dari Obligasi Biru diarahkan pada inisiatif-inisiatif yang mendukung prinsip ekonomi biru,” ujarnya.
Ia mengatakan, keberhasilan Indonesia meluncurkan sovereign blue bond bisa menjadi cetak biru bagi negara lainnya. Untuk memanfaatkan potensi pembiayaan biru sebagai alat pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kemakmuran jangka panjang sambil menjaga ekosistem maritim unik.
Dari contoh baik yang dilakukan Indonesia, Sekretariat AIS Forum meyakini bahwa Blue Financing Strategic Framework bisa menjadi pendekatan yang tepat. Terutama bagi negara-negara pulau dan kepulauan lainnya untuk menerbitkan sovereign blue bonds serupa.
“Pendekatan strategis ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi namun juga memastikan bahwa investasi sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Khususnya bagi negara-negara pulau dan kepulauan yang sangat bergantung pada sumber daya kelautannya,” kata dia.
Ke depannya, Sekretariat AIS Forum akan terus mendorong upaya untuk mengenalkan Blue Strategic Financing Framework pada negara-negara pulau dan kepulauan lainnya. Hal ini tentu harus disertai dengan peran aktif dalam mendukung negara-negara tersebut untuk bisa menerbitkan surat obligasi biru guna menyokong pembiayaan agenda kelautan mereka.
Bahasan tentang Blue Strategic Financing Framework akan menjadi satu bagian dalam tema kunci. Terkait Ekonomi Biru dalam Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum yang akan berlangsung di Bali pada 10-11 Oktober 2023 mendatang.
Sumber: rri.co.id/Sn