Jakarta|EGINDO.co Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, dengan rasio utang negara dipertahankan di kisaran 40% terhadap PDB serta defisit APBN dijaga pada level 3%.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Kerja Pemerintah yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026). Agenda ini dihadiri sekitar 800 peserta, mulai dari pejabat kementerian/lembaga, direksi BUMN, hingga pimpinan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Presiden secara langsung memberikan arahan strategis sekaligus mendengarkan paparan dari sejumlah menteri terkait kondisi dan prospek ekonomi nasional.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang memang diperkenankan hingga 60%. Namun demikian, pemerintah memilih untuk menjaga level utang jauh di bawah ambang tersebut sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga mengungkapkan bahwa berbagai indikator makroekonomi menunjukkan kinerja yang solid. Indeks keyakinan konsumen tetap terjaga, aktivitas manufaktur berada dalam fase ekspansi yang tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI), serta cadangan devisa dan neraca pembayaran berada pada posisi yang relatif kuat. Selain itu, realisasi penerimaan pajak hingga Maret 2026 tercatat meningkat 14,3% secara tahunan menjadi Rp462,7 triliun.
Sejumlah media nasional seperti Kompas dan CNBC Indonesia juga menyoroti optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada awal tahun. Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 mampu tumbuh di kisaran 5,5%, sejalan dengan terjaganya daya beli dan aktivitas produksi.
Untuk mempertahankan momentum tersebut, pemerintah tengah menyiapkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya implementasi program biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini diproyeksikan mampu memberikan efisiensi anggaran hingga Rp48 triliun sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Rapat kerja tersebut berlangsung selama kurang lebih empat jam. Sesi awal digelar secara terbuka, sementara pembahasan lanjutan dilakukan secara tertutup guna mendalami langkah-langkah strategis lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ke depan. (Sn)