Jakarta|EGINDO.co Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah. Pembahasan ini dilakukan dalam rangka revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
“Masih dalam pembahasan, bukan pembatasan,” ujar Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian pada Kamis (11/7/2024). Selain itu, Airlangga juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. “Tidak ada rencana kita menaikkan [harga]. Cuma, harus jelas yang disubsidi adalah Pertalite, sedangkan Pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar,” tambahnya.
Penurunan Kadar Sulfur dalam BBM untuk Kualitas UdaraDalam kesempatan yang sama, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sedang membahas rencana penurunan kadar sulfur dalam BBM sebagai upaya untuk mendorong kualitas udara yang lebih baik di Jakarta. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi Mulai 17 Agustus 2024Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, sehingga subsidi yang diberikan tidak salah sasaran.
“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” kata Luhut.
Defisit APBN Diperkirakan MeningkatLuhut juga menyoroti kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperkirakan mengalami defisit lebih besar pada akhir 2024. Defisit APBN diperkirakan naik menjadi Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Perkiraan defisit ini meningkat dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB. Peningkatan defisit ini disebabkan oleh meningkatnya belanja negara sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.
Dengan pembahasan dan langkah-langkah yang sedang dilakukan, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi penggunaan subsidi dan memperbaiki kondisi ekonomi serta kualitas lingkungan di Indonesia.
Sumber: Bisnis.com/Sn