Jakarta | EGINDO.com – Ada kendala, rumah sakit belum siap melaksanakan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, hingga saat ini baru 1.436 rumah sakit atau 57,28% yang memenuhi 12 kriteria penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Jumlah itu masih jauh dari target sebanyak 2.554 rumah sakit yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, rumah sakit lainnya belum siap melaksanakan kebijakan KRIS karena masih terkendala dalam pemenuhan persyaratan. Padahal, kebijakan ini ditargetkan mulai diterapkan pada Juni 2025.
Menurut Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), Bambang Wibowo, Bambang dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IX DPR, pada Jumat (30/5/2025) kemarin bahwa banyak rumah sakit belum siap karena masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah terkait implementasi KRIS. “Lalu bagaimana rumah sakit mempersiapkan diri dengan baik karena ada ada kekhawatiran apabila ternyata di regulasi ada perubahan dengan yang sudah disosialisasikan,” kata Bambang.
Katanya Persi mendorong adanya penyesuaian tarif dalam implementasi KRIS agar sesuai dengan nilai keekonomian rumah sakit. Bambang mengusulkan pemberian insentif bagi rumah sakit yang telah memenuhi kriteria KRIS, dan disentif bagi yang belum memenuhinya. Pihaknya berharap ada masa transisi apabila diberlakukan, dimana semua rumah sakit bisa mengikuti tetapi yang belum memenuhi 12 kriteria ada disentif. “Kalau yang sudah memenuhi ada insentif. Kalau nanti tarifnya bagus, saya yakin teman-teman di rumah sakit akan mempercepat menyesuaikan dengan regulasi yang ada,” katanya.
Menurutnya Persi meminta pemerintah melakukan kajian dampak terhadap implementasi KRIS, termasuk kebijakan maksimum empat tempat tidur per kamar yang dinilai masih membingungkan pihak rumah sakit. Tentu dari sisi rumah sakit, 1 kamar dengan 2, 3, 4 tempat tidur itu cost-nya berbeda, investasinya tentu berbeda. Ini belum dari sisi peserta.@
Bs/timEGINDO.com