Jakarta|EGINDO.co Pemerintah hingga kini belum membayarkan angsuran perdana kredit pembangunan fisik gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), meski jadwal jatuh temponya telah terlewati sejak akhir September 2026 lalu. Kendati anggaran dipastikan sudah tersedia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu rampungnya proses tata kelola dan audit internal.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, menjelaskan bahwa pencairan pembayaran cicilan pokok maupun bunga kredit baru bisa dieksekusi setelah proses verifikasi dan validasi dari Kementerian Koperasi (Kemenkop) serta tinjauan (review) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tuntas.
“Setelah dilakukannya verifikasi dan validasi yang dikoordinasikan oleh Kemenkop dan kemudian review dari BPKP, maka Kemenkeu akan segera melakukan pembayaran,” ujar Nufransa, Kamis (19/11/2026).
Kewajiban pembayaran kredit pembangunan fisik KDKMP selama enam tahun ini bersumber dari sebagian alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD)—meliputi Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), atau Dana Bagi Hasil (DBH)—sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2026.
Terpisah dari Dana SAL Rp200 Triliun
Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (13/11/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa anggaran pembayaran angsuran kredit KDKMP sebenarnya sudah disiapkan di Himbara.
Terkait hal ini, Nufransa menegaskan bahwa alokasi dana APBN untuk membayar cicilan KDKMP tersebut terpisah dari kebijakan Penempatan Uang Negara (PUN) berupa dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun yang disimpan pemerintah di lima bank pelat merah hingga Juli 2027.
“Uang yang sudah disiapkan untuk KDKMP berbeda dan terpisah dengan Penempatan Uang Negara (PUN) di Himbara,” tegas pria yang akrab disapa Frans tersebut.
Secara terpisah, Juru Bicara BPKP Gunawan Wibisono membenarkan bahwa pihaknya masih memproses tinjauan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Saat ini proses review terhadap KDKMP masih terus kami lakukan,” katanya.
Progres Pembangunan Gerai KDKMP
Berdasarkan data realisasi APBN hingga Oktober 2026 yang dipaparkan Suahasil Nazara pekan lalu, program KDKMP tercatat telah membangun 30.132 unit gerai fisik. Rincian status administrasinya meliputi:
11.185 unit gerai tengah menjalani proses verifikasi dan validasi.
5.863 unit gerai telah mengantongi berita acara verifikasi dan validasi.
Selain menyerap hasil produksi desa, gerai-gerai KDKMP ini juga difungsikan sebagai titik distribusi barang bersubsidi pemerintah, seperti beras SPHP, LPG 3 kg, pupuk subsidi, dan MinyaKita.
Suahasil memastikan anggaran pembangunan sudah tersedia sejak awal tahun anggaran 2026 berjalan. Pembayaran kepada pihak perbankan akan dicairkan secara bertahap berdasarkan tagihan resmi untuk gerai-gerai yang pembangunan, verifikasi, dan validasinya telah dinyatakan selesai sepenuhnya. (Sn)