DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Dua Badan Independen Disiapkan untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang

Ilustrasi penegakan hukum dan perampasan aset sebagai upaya memberantas korupsi serta melindungi kekayaan negara.
Ilustrasi penegakan hukum dan perampasan aset sebagai upaya memberantas korupsi serta melindungi kekayaan negara.

Jakarta|EGINDO.co Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan kejahatan sekaligus mengembalikan aset hasil tindak pidana.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa undang-undang tersebut akan menghadirkan dua badan baru yang bertugas mengelola dan mengawasi pelaksanaan perampasan aset. Pembentukan lembaga tersebut bertujuan memastikan kewenangan aparat penegak hukum (APH) tidak disalahgunakan.

Salah satu lembaga yang disiapkan adalah Badan Pengawas Perampasan Aset yang akan berdiri secara independen. Kehadiran badan ini diharapkan dapat mencegah penggunaan kewenangan perampasan aset sebagai alat penindasan, kepentingan politik, maupun praktik pemerasan terhadap masyarakat.

Habiburokhman menyampaikan bahwa pimpinan lembaga pengawas akan ditunjuk langsung oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Mekanisme tersebut diharapkan mampu memperkuat transparansi dan independensi pengawasan.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama proses pembahasan, Komisi III DPR RI telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebanyak 87 kali. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari pemenuhan prinsip meaningful participation atau pelibatan masyarakat secara bermakna.

Dalam undang-undang tersebut, sejumlah tindak pidana yang dapat dikenakan perampasan aset meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Habiburokhman juga menyoroti maraknya kasus investasi bodong, perdagangan saham ilegal, hingga penipuan berkedok perjalanan ibadah haji dan umrah yang telah menimbulkan banyak korban. Perampasan aset diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk menindak kejahatan sekaligus melindungi masyarakat.

Dengan disahkannya undang-undang ini pada Kamis, 19 November 2026, masyarakat berharap pemberantasan tindak pidana tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, tetapi juga mampu menyelamatkan dan mengembalikan aset hasil kejahatan.

Keberhasilan penerapannya akan sangat ditentukan oleh transparansi, independensi pengawasan, serta ketegasan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai aturan yang dibentuk untuk melindungi masyarakat justru menjadi ancaman bagi masyarakat itu sendiri. (Sn)

Scroll to Top