Jakarta|EGINDO.co Pemerintah Indonesia membuka peluang kerja sama lebih luas dengan investor dan penyedia teknologi asal Eropa untuk mempercepat pengembangan energi bersih. Sejumlah sektor yang menjadi prioritas meliputi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), biofuel, hidrogen, hingga pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Kamis (19 November 2026), mengatakan pemerintah mendorong investor Eropa agar tidak hanya mengidentifikasi peluang, tetapi juga segera merealisasikan proyek investasi yang layak secara finansial dan memiliki target terukur.
Dalam acara EuroCham Energy Dinner 2026, Dradjad mengajak EuroCham Energy Working Group dan para anggotanya untuk memprioritaskan proyek-proyek potensial serta memperkuat kerja sama dengan PT PLN (Persero), Danantara, pengembang proyek, dan pelaku industri.
Pemerintah juga mendorong percepatan pelaksanaan proyek melalui penetapan penanggung jawab yang jelas dan penyusunan rencana aksi 90 hari agar peluang investasi segera berubah menjadi proyek nyata.
Potensi investasi energi bersih Indonesia dinilai sangat besar. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), termasuk 42,6 GW energi terbarukan dan 10,3 GW fasilitas penyimpanan energi.
Pengembangan tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp2.133,7 triliun dan berpotensi menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja, termasuk sekitar 760.000 pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs.
Peluang lainnya datang dari program PLTS 100 GWp yang diluncurkan pada 25 Agustus 2026. Pada tahap awal, program ini mencakup 14 proyek di enam provinsi dengan kapasitas gabungan 5,3 GWp. Pemerintah juga menjalankan program dedieselisasi di 741 lokasi dengan kebutuhan PLTS sekitar 3,21 GWp dan penyimpanan energi 9,03 GWh.
Meski peluangnya besar, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kepastian regulasi, ketersediaan lahan, kesiapan jaringan listrik, pembiayaan, pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta proses perizinan.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah menyiapkan mekanisme percepatan penyelesaian kendala investasi atau debottlenecking. Kerja sama Indonesia dan Uni Eropa melalui perjanjian IEU-CEPA juga diharapkan memperkuat hubungan ekonomi sekaligus membuka lebih banyak investasi di sektor energi bersih.
Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan energi bersih bukan hanya untuk menjaga lingkungan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan menjamin ketersediaan energi yang andal serta terjangkau. (Sn)