Jakarta|EGINDO.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menerbitkan pedoman teknis penetapan upah minimum tahun 2027 bagi seluruh gubernur di Indonesia. Aturan baru ini mewajibkan pemerintah daerah menggunakan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta situasi ketenagakerjaan sebagai landasan utama penghitungan upah.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang turut merombak sejumlah ketentuan pengupahan nasional.
“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Yassierli dalam keterangan resminya pada Rabu (18/11/2026).
Formula Penghitungan dan Rentang Nilai Alfa
Bagi daerah yang sudah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2026, penyesuaian upah 2027 akan mengacu pada formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Formula tersebut menggabungkan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan indeks tertentu (nilai alfa) pada rentang 0,5 hingga 1. Penentuan besaran nilai alfa ini diserahkan kepada Dewan Pengupahan di masing-masing tingkatan daerah dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha, serta perbandingan upah minimum terhadap estimasi KHL 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain UMP, gubernur juga diwajibkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) jika memenuhi syarat. Besaran upah minimum sektoral dipastikan harus lebih tinggi dibandingkan UMP maupun UMK yang berlaku.
Tenggat Waktu dan Aturan Usaha Mikro
Yassierli mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk mematuhi tenggat waktu pengumuman upah minimum agar dapat berlaku efektif per 1 Januari 2027. Berikut adalah rincian jadwal batas akhir penetapannya:
UMP 2027: Paling lambat 21 November 2026.
UMK 2027: Paling lambat 25 November 2026.
UMSP & UMSK 2027: Paling lambat 5 hari setelah penetapan UMP maupun UMK.
Sementara itu, khusus bagi sektor usaha mikro dan kecil, besaran upah dikecualikan dari ketentuan upah minimum tersebut. Pengupahan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja, dengan syarat nilai upah yang disepakati paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku di wilayah setempat. (Sn)