OJK dan BEI Siapkan Sistem Laporan Keuangan Terpusat Mulai 2027

Ilustrasi sistem pelaporan keuangan terpusat OJK dan BEI mulai 2027.
Ilustrasi sistem pelaporan keuangan terpusat OJK dan BEI mulai 2027.

Jakarta|EGINDO.co Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung penerapan sistem pelaporan keuangan terpusat melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW). Sistem ini ditargetkan mulai diterapkan secara bertahap kepada perusahaan terbuka atau emiten pada 2027.

Pada Rabu, 18 November 2026, dukungan terhadap penerapan sistem tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat transparansi dan tata kelola pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia.

Kebijakan tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 sebagai turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Platform ini dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, mengatakan penerapan PBPK akan mengakhiri duplikasi pelaporan keuangan yang selama ini dilakukan perusahaan kepada sejumlah lembaga. Sistem tersebut juga diharapkan membuat data keuangan lebih konsisten, terstandar, dan transparan.

PBPK akan menggunakan standar pelaporan modern berbasis Extensible Business Reporting Language (XBRL) untuk meningkatkan kualitas dan integritas data keuangan. Sistem ini diharapkan memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Dukungan serupa disampaikan BEI. Sekretaris Perusahaan BEI, Elsierra Putri Yosita, menyebut pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan uji coba sistem, termasuk memastikan keterwakilan berbagai sektor industri dan skala perusahaan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah melakukan uji coba atau piloting terhadap 1.052 emiten. Pelaksanaan dilakukan dalam dua gelombang, yakni melibatkan 500 emiten pada Selasa, 3 November 2026, dan 552 emiten pada Rabu, 11 November 2026.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Herman Saheruddin, menyatakan proses uji coba berjalan lancar. Pengujian tambahan masih akan dilakukan sebelum akhir 2026 guna memastikan kesiapan penerapan sistem pada tahun berikutnya.

Melalui PBPK, pemerintah ingin menghadirkan satu wadah pelaporan keuangan terintegrasi yang dapat digunakan berbagai sektor, mulai dari jasa keuangan hingga sektor riil. Ke depan, cakupan penerapannya berpotensi diperluas kepada perusahaan tertutup setelah implementasi awal terhadap emiten berjalan.

Penerapan sistem ini diharapkan mampu mengurangi beban administrasi perusahaan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat tata kelola dan kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional. (Sn)

Scroll to Top