Nusa Dua|EGINDO.co Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersiap menjatuhkan sanksi lanjutan bagi para pelaku manipulasi di pasar modal dalam waktu dekat. Langkah tegas penegakan hukum (law enforcement) ini menjadi bagian dari agenda reformasi bursa yang terus berjalan demi menjaga kredibilitas serta melindungi investor domestik maupun internasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen otoritas dalam menindak tegas pelanggaran bursa saat berdiskusi dengan awak media di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11/2026). Meski belum merinci bentuk sanksi yang akan dijatuhkan, perempuan yang akrab disapa Kiki ini memastikan tindak lanjut hukum akan segera diumumkan dalam hitungan hari.
“Nanti lihat beberapa hari ini kemungkinan kita akan tindak lanjut lagi untuk yang sisi enforcement. Ini adalah keseriusan kami melakukan enforcement,” tegas Friderica.
Penindakan hukum tersebut berjalan beriringan dengan penguatan transparansi pasar yang diklaim melampaui permintaan awal penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sejumlah terobosan kebijakan yang telah digulirkan OJK meliputi:
-
Penanganan Saham Terkonsentrasi: Membentuk komite khusus High Shareholding Concentration (HSC) yang melibatkan profesional, asosiasi, dan investor global, memublikasikan daftar saham HSC, hingga menghapusnya dari konstituen Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
-
Keterbukaan Data Ekstra: Menerapkan klasifikasi investor yang sangat terperinci hingga 39 kategori serta membuka data kepemilikan saham di atas 1% beserta afiliasinya.
Upaya reformasi ini menjadi krusial di tengah proses konsultasi MSCI sejak 15 Oktober 2026 mengenai potensi penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Keputusan akhir MSCI—yang berpotensi memengaruhi arus modal investor asing—baru akan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027 setelah masa konsultasi berakhir pada 30 April 2027.
Untuk meyakinkan pasar, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) telah berdialog langsung dengan lebih dari 1.000 investor global yang menyatakan dukungannya terhadap langkah perbaikan bursa Tanah Air. Selain itu, OJK tercatat telah menggelar 18 kali pertemuan intensif dengan pihak MSCI sejak Januari 2026 guna membahas likuiditas, transparansi, dan implementasi aturan HSC.
Terlepas dari apa pun keputusan akhir MSCI nantinya, OJK memastikan agenda pembenahan tata kelola dan penindakan tegas di pasar modal tidak akan surut demi menciptakan ekosistem perdagangan yang berkualitas dan tepercaya. (Sn)