Jakarta|EGINDO.co Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah keras kabar mengenai penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, maupun di perairan sekitarnya. Penegasan ini disampaikan menyusul ramainya spekulasi potensi cadangan emas di wilayah tersebut yang dikaitkan dengan polemik usulan pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun izin penambangan yang dikeluarkan. Ia meluruskan kesimpangsiuran terkait Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 65.K./MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani Menteri Bahlil Lahadalia pada Februari 2026 lalu.
Dalam peta Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang tercantum di aturan tersebut, kawasan inti TNUK ditandai warna putih, yang artinya mutlak bukan wilayah pertambangan. Sementara itu, warna krem yang merupakan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) hanya mencakup sebagian perairan laut dan daratan di luar area konservasi TNUK.
“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan TNUK,” ujar Anggia, Selasa (17/11/2026) malam.
Secara historis, penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon bukanlah kebijakan baru. Area tersebut masuk dalam peta perencanaan nasional berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2013 dan 2014 karena dinilai memiliki potensi mineral pembawa secara geologis. Usulan tersebut kemudian disahkan berturut-turut melalui Kepmen ESDM tahun 2017, 2022, hingga diperbarui pada Februari 2026.
Anggia menggarisbawahi bahwa status WUP sebatas pemetaan tata kelola sumber daya alam nasional dan bukan lampu hijau untuk beroperasi. Setiap pengajuan IUP tetap harus melewati proses ketat sesuai Undang-Undang Minerba (UU No. 2/2025), termasuk kepatuhan terhadap tata ruang, zonasi pesisir, serta persetujuan lingkungan yang ketat. (Sn)