Adu Kuat EBT Indonesia Gaet Investasi Hijau: Surya Jadi Primadona, Panas Bumi Butuh Berbagi Risiko

Ilustrasi Visualisasi peta jalan transisi energi Indonesia, menyeimbangkan target surya 100 GW dan potensi panas bumi 23.2 GW untuk investasi hijau.
Ilustrasi Visualisasi peta jalan transisi energi Indonesia, menyeimbangkan target surya 100 GW dan potensi panas bumi 23.2 GW untuk investasi hijau.

JakartaEGINDO.co Pemerintah terus memacu pengembangan berbagai pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam memperebutkan investasi energi bersih global. Alih-alih terpaku pada satu jenis sumber daya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan seluruh potensi EBT—mulai dari tenaga surya, panas bumi, air, hingga angin—masuk dalam daftar prioritas nasional.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa strategi pengembangan EBT mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam peta jalan tersebut, Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan daya sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 61% atau 42,6 GW di antaranya ditargetkan berasal dari energi bersih.

Saat ini, pemerintah tengah merevisi RUPTL 2025–2034 untuk mengakomodasi program ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW yang mencakup tipe ground mounted, atap, hingga apung (floating). Selain surya, akselerasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) juga didorong karena terbukti mampu memasok listrik hingga 24 jam di sejumlah wilayah potensial.

Surya Jadi Magnet Investasi Jangka Pendek

Di mata pelaku industri dan ekonom, tenaga surya dinilai sebagai kartu truf paling realistis untuk menarik minat pemodal dalam waktu dekat. Anggota Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Saleh Abdurrahman, menyebut kejelasan target pemerintah membangun 100 GW PLTS dalam tiga tahun ke depan menjadi daya tarik utama bagi investor.

Senada, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kombinasi PLTS dan sistem penyimpanan baterai (Battery Energy Storage System/BESS) unggul karena waktu konstruksinya yang singkat, yakni hanya 1 hingga 2 tahun, dengan kebutuhan modal yang lebih fleksibel. Namun, ia mengingatkan bahwa realisasinya tetap bergantung pada kesiapan jaringan transmisi, kepastian lahan, serta aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang realistis.

Panas Bumi Andal, tetapi Terganjal Risiko Eksplorasi

Di sisi lain, Indonesia memiliki keunggulan strategis pada panas bumi (geothermal) dengan total potensi mencapai 23,2 GW, meski kapasitas terpasangnya baru menyentuh 2,74 GW. Berbeda dengan surya dan angin yang bersifat fluktuatif, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) mampu menyuplai listrik secara stabil sepanjang hari sehingga berpotensi menggantikan peran PLTU sebagai penopang beban dasar (baseload).

Kendati demikian, pengembangan panas bumi terhambat masa konstruksi yang panjang (5–7 tahun) serta tingginya risiko pengeboran awal. Ekonom Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, memaparkan bahwa tarif impas (break-even tariff) PLTP saat ini masih berada di angka US$11,3 sen per kWh, melampaui batas atas tarif pemerintah sebesar US$8,64 sen per kWh.

Untuk membuat proyek ini layak secara ekonomi, Yayan mengusulkan skema pembagian risiko. Jika pemerintah menanggung biaya pengeboran eksplorasi, tarif impas PLTP bisa ditekan menjadi US$8,3 sen per kWh. Angka tersebut bahkan bisa turun lebih jauh ke level US$6,6 sen per kWh apabila disertai fasilitas pembiayaan berbunga 7%.

Tantangan Hidro dan Kepastian Pembeli

Sementara itu, untuk pembangkit berbasis air (PLTA/hidro), Principal Energy Shift Institute Ahmad Zuhdi menyoroti prospek besarnya dalam memasok kebutuhan listrik kawasan industri, asalkan lokasinya berdekatan dengan pusat permintaan. Tantangannya terletak pada waktu pembangunan yang lama serta kompleksitas pengelolaan lahan dan dampak sosial.

Adapun untuk pengembangan PLTB dan biomassa, faktor penentunya masing-masing berada pada ketersediaan lokasi angin yang optimal serta jaminan pasokan bahan baku jangka panjang.

Pada akhirnya, Zuhdi menekankan bahwa besarnya potensi sumber daya alam saja tidak cukup untuk mendatangkan modal. Pemerintah wajib menjamin kepastian pembeli listrik (offtaker), kesiapan infrastruktur transmisi dan distribusi, serta tata kelola risiko proyek yang jelas agar investasi EBT di Indonesia benar-benar terwujud. (Sn)

Scroll to Top