Jakarta | EGINDO.com – Pajak Pembalut untuk kaum perempuan yang sempat viral di media sosial (Medsos), akhirnya digugat ke MK. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk sanitasi menstruasi atau pembalut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
EGINDO.com mengutip berkas perkara yang diakses pada Senin (16/11/2026) terungkap dalam Perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh Bernita Matondang dan teregistrasi pada 2 November 2026.
Dalam permohonannya, Bernita menguraikan enam bentuk kerugian konstitusional yang dinilainya timbul akibat pengaturan fasilitas PPN terhadap barang kebutuhan pokok.
“Pemohon mendalilkan bahwa kerugian tersebut memiliki hubungan dengan objek pengujian sepanjang Mahkamah menilai bahwa norma yang diuji memang menjadi dasar atau turut menentukan pengaturan fasilitas PPN yang dipersoalkan,” demikian tertulis dalam berkas perkara.
Bernita mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dan Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pemohon mendalilkan adanya beban ekonomi aktual dan berulang. Bernita menyatakan bahwa dirinya secara rutin membeli pembalut dan menanggung PPN atas setiap pembelian tersebut. Menurutnya, kondisi ini berkaitan dengan hak atas kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. “Beban tersebut berkaitan dengan kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari dan harus dipenuhi secara berkala,” tulisnya menjelaskan.
Pemohon mempersoalkan kepastian hukum yang adil karena produk pembalut tidak disebutkan secara eksplisit dalam kategori barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas PPN. Kerugian tersebut, menurutnya, berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bernita mendalilkan adanya potensi dampak yang tidak setara terhadap perempuan. Menurutnya, pembalut merupakan produk yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan biologis perempuan. Hal tersebut berkaitan dengan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Pemohon menilai kebutuhan biologis perempuan belum dipertimbangkan secara memadai dalam kebijakan fasilitas PPN. Bernita mempersoalkan apakah kebijakan tersebut telah memperhitungkan kebutuhan sanitasi menstruasi sebagai kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan, sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Pemohon menguraikan persoalan kesetaraan substantif. Menurutnya, penentuan barang yang memperoleh fasilitas perpajakan perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan yang relevan agar persamaan dan keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang seragam. Dalil tersebut, menurut Bernita, berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bernita mengungkapkan adanya kerugian yang berkelanjutan. Selama dirinya masih membutuhkan dan membeli pembalut, beban PPN dinilai akan terus berulang.@
Bs/fd/timEGINDO.com