UMP 2027 Ditetapkan 21 November, Buruh Usulkan Kenaikan hingga 9,5%

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli

Jakarta|EGINDO.co Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Sementara itu, kalangan buruh mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 7,5% hingga 9,5% untuk tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi teknis bersama seluruh kepala dinas ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan Daerah pada 13 November 2026. Selanjutnya, pada Senin (16/11/2026), Kemnaker menerbitkan surat edaran kepada para gubernur sebagai pedoman penetapan upah minimum 2027.

Yassierli menjelaskan, setelah UMP ditetapkan pada 21 November, pemerintah daerah memiliki waktu lima hari untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026, disusul penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dalam waktu lima hari berikutnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.

Besaran upah minimum akan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan. Perhitungannya menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan UMP 2027 dengan rata-rata nasional sebesar 7,7%. Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan, usulan kenaikan tersebut berada pada kisaran 7,5% hingga 9,5%, bergantung pada kondisi perekonomian masing-masing daerah.

Batas kenaikan tertinggi sebesar 9,5% diusulkan untuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, sedangkan daerah dengan pertumbuhan ekonomi lebih rendah diusulkan memperoleh kenaikan sekitar 7,7%.

Apabila usulan kenaikan 9,5% diterapkan, UMP DKI Jakarta diperkirakan meningkat dari Rp5,72 juta menjadi Rp6,27 juta. Sementara itu, UMP Jawa Barat diproyeksikan naik dari Rp2,31 juta menjadi Rp2,53 juta.

Namun, angka tersebut masih sebatas simulasi berdasarkan usulan buruh dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.

Penetapan UMP 2027 kini menjadi perhatian pekerja dan pelaku usaha. Pemerintah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pengupahan yang mampu menjaga kesejahteraan buruh sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan kondisi ekonomi daerah. (Sn)

Scroll to Top