Jakarta|EGINDO.co Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) resmi menandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) bersama guna memperkuat pengawasan serta perlindungan konsumen di sektor keuangan. Langkah ini menjadi tindak lanjut atas penyatuan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran menjadi LAPS Sistem Keuangan, sesuai amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Penandatanganan yang berlangsung dalam agenda Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026), dirancang untuk menyederhanakan alur pengaduan masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa juklak ini menjadi pedoman teknis koordinasi kelembagaan, pelaporan, hingga pengenaan sanksi antara OJK, BI, dan LAPS.
“Yang penting konsumen tidak perlu pindah dari satu pintu ke pintu yang lain mengadu ini, mengadu itu,” ujar Dicky.
Melalui aturan baru ini, alur penyelesaian sengketa perdata di industri keuangan mengalami perubahan mendasar yang lebih terstruktur:
-
Penyelesaian Internal: Sengketa wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal di masing-masing pelaku usaha jasa keuangan.
-
Eskalasi ke LAPS: Jika tidak tercapai kata sepakat, konsumen dapat meneruskan pengaduan ke LAPS. Pelaku usaha diwajibkan berpartisipasi agar perkara tuntas di luar jalur pengadilan.
-
Fasilitator Tersertifikasi: Proses di LAPS akan ditangani oleh mediator, arbiter, dan adjudikator independen berstandar tinggi untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.
Kebijakan ini sekaligus menjawab dorongan lembaga peradilan agar sengketa perdata sektor keuangan dapat disaring dan dituntaskan secara efektif sebelum masuk ke meja hijau.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyambut positif sinergi ini sebagai wujud kolaborasi nyata antara bank sentral dan otoritas pengawas keuangan dalam membangun ekosistem perlindungan konsumen yang terintegrasi.
“Melalui penandatanganan juklak bersama mengenai tata cara kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai dengan kewenangan masing-masing, kita akan terus berkoordinasi,” pungkasnya. (Sn)