Jakarta|EGINDO.co Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menegaskan bahwa kendaraan listrik tetap diperbolehkan naik ke atas kapal penyeberangan maupun angkutan laut. Namun, menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027, pemilik mobil maupun motor listrik wajib memastikan kapasitas daya baterai berada di bawah batas maksimal 50% sebelum naik ke kapal.
Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Yusuf Nugroho, menjelaskan bahwa pembatasan daya ini mengacu pada standar keselamatan global dan tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 12 Tahun 2024.
“Kapasitas daya listrik yang tersimpan itu antara 20% hingga maksimal 50%. Hal ini juga kami koordinasikan kepada setiap pemangku kepentingan seperti Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perkeretaapian,” ujar Yusuf, dikutip pada Jumat (13/11/2026).
Selain pembatasan daya baterai, aspek mitigasi kebakaran juga diperketat. Kemenhub telah membagikan panduan khusus kepada para operator angkutan penyeberangan dan mewajibkan setiap kendaraan listrik dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai langkah antisipasi darurat di atas kapal.
Pengawasan Ketat dan Ancaman Recall Di sisi lain, Ditjen Perhubungan Darat terus mengawal kelayakan kendaraan sejak awal melalui proses uji laik jalan. Yusuf menegaskan pihaknya tidak akan segan menerapkan sistem penarikan kembali produk (recall system) jika ditemukan jenis atau merek kendaraan tertentu yang kerap memicu kecelakaan.
“Maka akan kami panggil ulang, kami verifikasi, kami minta agar setiap produsen melakukan investigasi penyebabnya, bahkan kami juga bisa melakukan uji sampel ulang terhadap kesesuaiannya,” tegasnya.
Yusuf menambahkan, keselamatan transportasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan produsen semata. Kedisiplinan masyarakat dalam merawat serta mengoperasikan kendaraan sesuai aturan menjadi kunci utama untuk menekan angka kecelakaan di jalan maupun di atas kapal. (Sn)