Medan | EGINDO.com – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr Sofyan Tan, mengungkapkan alasannya ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen. Keputusan politik tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional agar ia tidak disalahkan oleh anak cucu di kemudian hari ketika peristiwa hari ini tercatat sebagai sejarah.
“Ini bentuk tanggung jawab moral saya yang konstitusional. Menolak ketidakbenaran demi sejarah ke depan,” kata legislator Dapil Sumut 1 itu saat acara Semarak Budaya bertema “Merangkai Cerita, Merawat Budaya, Kreatifitas Storytelling di Era Digitalisasi” pada Kamis sore (12/11/2026) di Komplek CBD Polonia, Medan.
Acara yang turut dihadiri oleh Tenaga Ahli DPR RI Lisnawati Ginting dan Pandapotan Tamba, serta Rektor Universitas Satya Terra Bhinneka, Bobby Christian Halim. Peserta berasal dari mahasiswa dan jurnalis di Kota Medan.
Dalam paparannya, Sofyan Tan menegaskan bahwa dirinya merupakan satu dari tiga anggota Komisi X yang masuk dalam daftar 14 nama pengusul HMP dari Fraksi PDI Perjuangan. Keterlibatannya didorong oleh posisinya di Komisi X yang membidangi pendidikan, di mana polemik yang muncul saat ini berkaitan langsung dengan syarat pendidikan calon wakil presiden.
Menurut Sofyan Tan, konstitusi dan Undang-Undang Pemilu secara tegas mengatur bahwa syarat pendidikan minimal untuk menjadi presiden maupun wakil presiden adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Selanjutnya, seorang pemimpin dapat diberhentikan apabila terbukti melanggar hukum, melakukan tindak pidana, korupsi, maupun perbuatan tercela dan ketidakbenaran lainnya.
Ia menyoroti persoalan keabsahan syarat pendidikan yang secara hukum telah dinyatakan tidak terbukti melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan MK disebutkan tidak ditemukannya bukti kelulusan ijazah SMA yang bersangkutan, sementara MA menyatakan surat keterangan pengganti ijazah tersebut tidak berlaku karena tidak didasari bukti sah. Penelusuran pun menunjukkan dokumen pendidikan dari luar negeri yang diserahkan hanya setingkat kursus singkat selama tiga bulan, bukan setara SMA.
“Sebagai anggota DPR yang berada di Komisi X bidang pendidikan, tentu tidak adil jika saya diam saja melihat ketidakbenaran ini. Kalau saya diam, suatu saat saya akan disalahkan oleh anak cucu saya karena membiarkan orang yang secara hukum dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan tetap melenggang,” tegas Sofyan Tan.
Menanggapi anggapan miring yang mempertanyakan sikapnya sebagai sosok yang dikenal moderat namun ikut mengusulkan HMP, Sofyan menegaskan bahwa langkah tersebut murni untuk menjaga marwah konstitusi dan masa depan bangsa, bukan karena sentimen pribadi atau sekadar perbedaan politik.
“Justru karena ingin berbuat benar, kita tidak boleh diam melihat ketidakbenaran. Hak menyatakan pendapat adalah hak konstitusional anggota DPR. Melalui tanda tangan itu, saya ingin mengukir sejarah bahwa kita mematuhi konstitusi demi masa depan generasi mendatang,” katanya menegaskan.@
Rel/fd/timEGINDO.com