Jakarta|EGINDO.co Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi yang terindikasi tidak mencantumkan bukti pemotongan pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Temuan tersebut mengungkap potensi penerimaan pajak yang belum dilaporkan mencapai Rp2,01 triliun.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa temuan tersebut diperoleh melalui analisis data administrasi perpajakan yang terintegrasi dalam sistem Coretax. DJP mencatat sebanyak 3.722.959 bukti pemotongan pajak terindikasi tidak dimasukkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).
Sebagai langkah awal, DJP tidak langsung melakukan penindakan hukum. Sebaliknya, otoritas pajak mengirimkan surat elektronik kepada 475.698 wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu agar segera melakukan pembetulan SPT secara mandiri.
Kriteria tersebut antara lain bukti potong berstatus valid, telah dilaporkan oleh pihak penerbit, berasal dari pajak nonfinal, serta memiliki nilai PPh minimal Rp100.000.
Dari jumlah wajib pajak yang menjadi sasaran pengingat, sebanyak 312.546 orang memiliki nilai PPh yang terindikasi dihapus antara Rp100.000 hingga Rp1 juta. Bahkan, DJP menemukan 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp1 miliar.
Sementara itu, kelompok dengan potensi pajak terbesar berada pada kisaran Rp10 juta hingga Rp100 juta. Kelompok yang terdiri atas 26.760 wajib pajak tersebut memiliki potensi penerimaan sekitar Rp720 miliar.
Bimo menjelaskan, langkah pengingat ini merupakan bagian dari strategi behavioral insights, yaitu pendekatan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Melalui strategi tersebut, DJP berupaya mengedepankan komunikasi persuasif dibandingkan langsung melakukan penegakan hukum. Pendekatan ini juga didukung metode Randomized Controlled Trials (RCT) dan sistem Compliance Risk Management (CRM) untuk memetakan risiko serta karakteristik kepatuhan setiap wajib pajak.
Dengan strategi tersebut, DJP berharap masyarakat semakin sadar bahwa pembayaran pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
DJP menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya dilakukan melalui pengawasan dan penindakan, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat agar melaporkan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan sukarela. (Sn)