Jakarta|EGINDO.co Pemerintah menargetkan total penyaluran program kredit kerakyatan mencapai Rp394 triliun pada 2027. Target tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah pejabat terkait di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11 November 2026).
Dari total anggaran tersebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) reguler menjadi penerima porsi terbesar dengan target Rp325 triliun, meningkat dibandingkan target tahun 2026 sebesar Rp295 triliun.
Selain KUR, pemerintah mengalokasikan Rp1,4 triliun untuk Kredit Usaha Pertanian, Rp600 miliar untuk Kredit Industri Padat Karya, Rp30 triliun untuk sektor perumahan, serta Rp30 triliun untuk Kredit Perempuan Prasejahtera.
Pemerintah juga menyiapkan kebijakan khusus bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), debitur akan memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit hingga tiga tahun.
Relaksasi tersebut mencakup keringanan suku bunga KUR menjadi 0% pada 2027 dan 3% pada 2028. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memulihkan kondisi ekonomi setelah bencana.
Tidak hanya itu, pemerintah berencana memperluas akses pembiayaan melalui KUR berbasis hak kekayaan intelektual atau intellectual property, serta meningkatkan penyaluran kredit bagi nelayan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendanaan perbankan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan ambisi penyaluran kredit hingga Rp400 triliun pada 2027. Program tersebut diarahkan untuk mendukung petani, nelayan, masyarakat perdesaan, daerah terpencil, hingga kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.
Dengan asumsi setiap keluarga terdiri atas empat orang, pembiayaan tersebut diproyeksikan mampu menjangkau sekitar 100 juta penduduk Indonesia.
Target ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan, memperkuat sektor usaha rakyat, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. (Sn)