Jakarta|EGINDO.co Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Vietnam. Meski realisasi investasi nasional terus meningkat, efisiensi investasi Indonesia dinilai masih tertinggal jauh dibandingkan sejumlah negara pesaing di kawasan Asia Tenggara.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, dalam peresmian Desk Investasi di Medan pada Rabu, 11 November 2026.
Todotua mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Vietnam pada kuartal III/2026 mencapai 9,7% secara tahunan (year on year/YoY). Angka tersebut jauh di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,47% pada periode yang sama.
Menurutnya, pesatnya pertumbuhan Vietnam tidak terlepas dari lonjakan investasi yang didukung kemudahan perizinan, kepastian lahan, serta efisiensi biaya usaha.
Salah satu persoalan utama Indonesia adalah tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang mencerminkan tingkat efisiensi investasi. Pada 2024, ICOR Indonesia mencapai 6,8%, sementara Vietnam berada di kisaran 3,6%.
Sebagai perbandingan, ICOR Malaysia tercatat 4,5%, Thailand 4,4%, dan Filipina 3,7%. Tingginya ICOR Indonesia dipengaruhi sejumlah persoalan, mulai dari biaya logistik, praktik premanisme, hingga rumitnya proses perizinan. Bahkan, proses investasi di Indonesia dapat memakan waktu hingga 4,5 tahun sebelum pelaku usaha bisa memulai pembangunan dan menjalankan bisnis.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menyiapkan target investasi sebesar Rp13.000 triliun selama periode 2024–2029 guna mendukung ambisi pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
Realisasi investasi tercatat mencapai Rp1.650 triliun pada 2024 dan meningkat menjadi Rp1.931 triliun pada 2025. Sementara target investasi 2026 ditetapkan sebesar Rp2.041 triliun dan diyakini dapat tercapai.
Selain mengejar peningkatan investasi, pemerintah juga mempercepat reformasi perizinan melalui penerapan skema fiktif positif berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Dari sekitar 560 jenis perizinan, sebanyak 287 jenis telah masuk dalam skema tersebut.
Pemerintah juga membentuk Desk Investasi di tujuh wilayah, yakni Batam, Denpasar, Medan, Semarang, Balikpapan, Makassar, dan Jakarta. Desk ini bertugas memperkuat koordinasi pusat dan daerah, mempercepat penyelesaian perizinan, memastikan ketersediaan lahan, serta mengawal proyek investasi hingga beroperasi.
Todotua menegaskan, tantangan Indonesia bukan sekadar meningkatkan nilai investasi, melainkan memastikan setiap modal yang masuk mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi secara optimal.
Dengan pembenahan birokrasi, efisiensi biaya, dan kepastian usaha, pemerintah berharap daya saing investasi Indonesia semakin meningkat sehingga mampu mengejar ketertinggalan dari Vietnam. (Sn)