Buruh Minta Naik 9,5%, Kemnaker Pastikan Formula UMP 2027 Pakai UU Pelindungan Ketenagakerjaan Baru

Jakarta|EGINDO.co Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa formula penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2027 akan mengacu pada aturan terbaru, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang resmi diundangkan pada 28 Oktober 2026.

“Kan undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Ia juga meminta publik merujuk langsung pada beleid terbaru tersebut terkait mekanisme upah.

Landasan Formula UMP 2027

Berdasarkan Pasal 139 UU No. 27/2026, penghitungan upah minimum dilakukan dengan menggunakan formula khusus atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Poin penting dari regulasi ini meliputi:

• Tiga Variabel Utama: Mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1.

• Prinsip Nilai Tertinggi: Berdasarkan Pasal 139 ayat (4), penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan dan KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah.

• Survei KHL: Lembaga statistik pemerintah melaksanakan survei tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi dasar rekomendasi dewan pengupahan kepada gubernur.

Ketentuan teknis lebih lanjut terkait penghitungan ini nantinya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) turunan sebagaimana diamanatkan Pasal 139 ayat (5). Secara rutin, penyesuaian upah minimum diumumkan setiap akhir tahun (November hingga Desember) untuk mulai berlaku efektif pada 1 Januari.

Tuntutan Buruh: Kenaikan UMP 7,5% – 9,5%

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melayangkan usulan kenaikan UMP 2027 sebesar minimal 7,5% hingga 9,5%. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa rata-rata kenaikan secara nasional diusulkan berada di angka 7,7%.

Batas atas 9,5% ditujukan untuk daerah dengan tingkat perekonomian tinggi, sementara batas bawah 7,7% berlaku bagi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung rendah.

Jika usulan maksimal 9,5% disetujui pemerintah, DKI Jakarta diproyeksikan menjadi provinsi dengan UMP tertinggi mencapai Rp6,27 juta. Sebaliknya, Jawa Barat dan Jawa Tengah berada di kisaran terendah, masing-masing Rp2,53 juta dan Rp2,54 juta.

Estimasi UMP 2027 di 38 Provinsi (Jika Naik 9,5%)

Berikut adalah daftar estimasi UMP 2027 di 38 provinsi berdasarkan usulan buruh:

Hingga saat ini, pemerintah bersama unsur buruh dan pengusaha masih terus menggodok angka final formula kenaikan upah minimum agar dapat diumumkan sesuai jadwal yang berlaku. (Sn)