Jakarta|EGINDO.co Pemerintah resmi menyetujui penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite hingga akhir tahun. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi masyarakat seiring tingginya migrasi pengguna BBM non-subsidi akibat kenaikan harga energi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi keputusan penambahan kuota tersebut di kantornya pada Senin (9/11/2026). Menurutnya, kapasitas fiskal negara saat ini masih sangat aman untuk menyerap guncangan harga energi dunia.
“Kuota Pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan,” ujar Airlangga kepada wartawan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait kemampuan pembiayaan negara. “Anggaran masih ada di pemerintah,” tegas Menko Perekonomian sejak 2019 tersebut.
Imbas Lonjakan Harga Minyak Dunia
Rencana penambahan kuota Pertalite ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Peralihan konsumsi BBM secara masif dari BBM non-subsidi ke Pertalite dan Solar terjadi setelah kenaikan harga pada jenis BBM non-subsidi.
Meskipun volume pasti penambahan belum dirinci, Airlangga menjelaskan bahwa pada konferensi pers pekan lalu, Kamis (5/11/2026), harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) tercatat masih sebesar US$93 per barel—berada di bawah batas rata-rata US$100 per barel. Faktor inilah yang membuat APBN sanggup menahan gejolak hingga penutupan tahun.
Konsumsi Melonjak Melampaui Kuota Awal
Tingginya permintaan masyarakat tecermin dari data realisasi dan kuota Pertalite tahun ini:
| Indikator | Volume (Juta Kiloliter) |
| Kuota Awal Pertalite (2026) | 28,69 |
| Prognosa Konsumsi (2026) | 29,18 |
| Realisasi Penyaluran (s.d. 30 September 2026) | 13,40 |
Berdasarkan data APBN KiTa hingga 30 September 2026, realisasi penyaluran BBM bersubsidi tercatat naik 9,1% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 12,28 juta kiloliter. Dengan prognosa konsumsi yang melampaui alokasi awal, keputusan penambahan kuota ini menjadi langkah krusial untuk memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap aman di pasaran. (Sn)