Jakarta|EGINDO.co Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberi sinyal untuk segera mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Langkah akselerasi legislasi ini mengemuka menyusul skandal penyadapan dan peretasan sistem elektronik ilegal yang menyasar berbagai pihak, termasuk elemen dunia usaha.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menuturkan bahwa parlemen merespons serius kebocoran kerahasiaan komunikasi yang terjadi belakangan ini. DPR berkomitmen menghadirkan payung hukum tunggal (single authority standard) guna menjamin akuntabilitas serta transparansi tindakan intersepsi data di Indonesia.
“Nanti kemudian kemungkinan dinamika yang ada mungkin akan dibahas mengenai apakah itu perlu dipercepat atau bagaimana,” ujar Dasco dalam keterangan resminya, Senin (9/11/2026).
Penyidikan Polri dan Pengawasan Parlemen
Di tengah bergulirnya rencana legislasi, parlemen memilih untuk membiarkan proses penindakan hukum terhadap kasus peretasan ilegal tetap berjalan mandiri di ranah kepolisian. Tim penyidik Bareskrim Polri sendiri telah menetapkan empat orang tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Kepolisian menegaskan bahwa penindakan ini murni merupakan penegakan hukum siber demi menjaga stabilitas nasional, bukan dipicu oleh persaingan internal.
Guna menjamin pengawasan dan transparansi publik, Komisi III DPR RI telah mengagendakan Rapat Kerja resmi bersama pimpinan kepolisian pada Kamis, 12 November 2026 mendatang.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut,” tegas Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Dunia Usaha Wanti-Wanti Kepastian Hukum
Rencana pembentukan regulasi baru ini direspons secara eksplisit oleh pelaku industri nasional. Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, mengingatkan agar RUU Penyadapan mampu memberikan proteksi nyata bagi data korporasi dan iklim investasi, mengingat dunia usaha turut menjadi sasaran penyadapan ilegal.
Shinta menekankan bahwa konsistensi penegakan aturan serta efektivitas pengawasan kelembagaan menjadi faktor kunci untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
“Dari perspektif dunia usaha, stabilitas, kepastian hukum, dan kepercayaan merupakan fondasi penting dalam menjaga iklim usaha dan investasi. Keberadaan suatu regulasi tidak dengan sendirinya menjamin pencegahan penyalahgunaan kewenangan maupun perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia,” ungkap Shinta, Minggu (8/11/2026).
Urgensi Menghapus Fragmentasi Regulasi
Executive Director Catalyst Policy Works (CPW), Wahyudi Djafar, menilai pengesahan RUU Penyadapan sudah menjadi kebutuhan hukum yang sangat mendesak dan harus segera masuk Prolegnas. Langkah ini krusial untuk mengakhiri tumpang tindih regulasi penyadapan yang saat ini tersebar di sedikitnya 12 undang-undang terpisah dengan standar operasional yang berbeda-beda.
Selain fragmentasi aturan, Wahyudi juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi peralatan pengawasan global—seperti metode peretasan zero-click yang sanggup menembus sistem tanpa interaksi pengguna. Pembentuk undang-undang diimbau segera mengadopsi standar pengamanan baru agar hukum domestik tidak tertinggal oleh dinamika kejahatan siber yang semakin canggih. (Sn)