Jakarta|EGINDO.co Pemerintah Indonesia terus mengejar target menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 2028. Meski proses kepatuhan telah mencapai sekitar 80%, Indonesia masih diwajibkan merevisi tiga undang-undang (UU) krusial sebagai syarat utama aksesi.
Tiga regulasi yang masuk daftar prioritas revisi pada 2027 tersebut meliputi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU Statistik, serta UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa tim OECD telah melakukan misi pencarian fakta (fact-finding mission) menjelang kunjungan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann pada 25 November 2026.
“Tiga hal itu yang tadi dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan [2027],” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Tiga Regulasi Kunci yang Bakal Diperbaiki
-
UU Tipikor & Suap Lintas Negara (Foreign Bribery) Persyaratan paling mutlak dari OECD adalah pengaturan tegas terkait suap lintas negara, khususnya penyuapan pejabat asing oleh pihak swasta. Indonesia saat ini belum memiliki payung hukum khusus yang mengatur poin tersebut untuk memenuhi Konvensi Anti-Penyuapan OECD. Pembahasan revisi ini turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Belum mengalami pembaruan sejak 1999, UU ini dinilai perlu disesuaikan dengan standar internasional. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan poin pembaruan yang kini menjadi inisiatif DPR, berfokus pada aturan merger, akuisisi, dan mekanisme notifikasi.
-
UU Statistik Proses revisi antara pemerintah dan DPR diminta untuk dipercepat agar rampung sesuai target pada 2027 guna mendukung integrasi data berstandar global.
Pemerintah optimistis seluruh pembenahan regulasi ini dapat selesai tepat waktu demi mengamankan status keanggotaan tetap Indonesia di OECD pada 2028. (Sn)