Jakarta|EGINDO.co Memasuki tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan utama. Tekanan inflasi di negara-negara maju, arah suku bunga bank sentral AS (The Fed) yang bertengger tinggi lebih lama (higher for longer), hingga volatilitas pasar keuangan terus menuntut kewaspadaan tinggi.
Menanggapi dinamika tersebut, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama jajaran pengelola ekonomi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/10/2026). Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi, memacu pertumbuhan, serta mengeksekusi agenda reformasi struktural di berbagai sektor fundamental.
Fiskal Ekspansif dan Efisiensi Berkelanjutan
Dari sisi fiskal, pemerintah memastikan APBN tetap berperan aktif sebagai peredam kejut (iron buffer). Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja negara pada kuartal IV/2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp1.300 triliun—meningkat dibandingkan realisasi Rp1.200 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Suahasil menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak mengabaikan esensi program prioritas. Penataan ulang tata kelola, seperti pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah Badan Gizi Nasional, dilakukan untuk memastikan keluaran (output) optimal tanpa pemangkasan alokasi esensial.
“Poinnya bukan memotong anggaran, melainkan mencapai target terencana dengan pelaksanaan yang efisien,” tegas Suahasil.
Pemerintah optimistis dapat mempertahankan outlook defisit APBN pada tingkat aman sekitar 2,85% terhadap PDB, menyeimbangkan peran stimulus fiskal dengan disiplin anggaran yang kredibel.
Sinergi Moneter: Stabilitas Rupiah dan Pasokan Pangan
Di sektor moneter, Bank Indonesia (BI) fokus mengendalikan inflasi dan menjangkar nilai tukar rupiah. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mencatat inflasi inti pada September 2026 terkendali di angka 2,8%. Namun, inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) yang menyentuh 5% menjadi perhatian khusus. Untuk mengatasi hal ini, BI memperkuat koordinasi lintas kementerian guna mengamankan pasokan pangan dan menjaga daya beli masyarakat.
Di pasar valuta asing, BI mengoptimalkan berbagai instrumen seperti intervensi spot, non-deliverable forward (NDF), serta insentif hedging. Kebijakan insentif lindung nilai yang bergulir sejak pertengahan 2026 terbukti efektif menarik arus modal masuk melalui instrumen swap dan DNDF senilai US$8 miliar hingga US$9 miliar.
Pendorongan Ekspor dan Reformasi Pasar Modal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bergerak cepat memperluas penetrasi pasar internasional, khususnya manufaktur. Satuan Tugas (Satgas) khusus dibentuk atas arahan Presiden untuk mengatasi berbagai hambatan teknis dan birokrasi (debottlenecking) yang berpotensi menekan kinerja ekspor.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan di pasar modal guna melindungi investor ritel yang jumlahnya telah menembus 32,7 juta Single Investor Identification (SID). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan, penindakan tegas terhadap praktik manipulasi pasar seperti coordinated trading akan dilakukan secara konsisten guna menciptakan iklim investasi yang transparan, likuid, dan kredibel.
Realisasi Investasi dan Hilirisasi Berkelanjutan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani melaporkan bahwa realisasi investasi sepanjang Januari–September 2026 telah mencapai Rp1.539,2 triliun, atau 75,4% dari target tahunan. Capaian ini berhasil menyerap lebih dari 2,19 juta tenaga kerja.
Beberapa poin penting dari realisasi investasi meliputi:
-
Pemerataan Wilayah: Investasi di luar Jawa melampaui Pulau Jawa, yakni sebesar Rp779,4 triliun (50,6%) dibanding Rp759,8 triliun (49,4%).
-
Sektor Hilirisasi: Menyumbang Rp480 triliun (31,2% dari total investasi), didominasi oleh sektor mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, serta pasir silika.
-
Capaian Dua Tahun: Sejak kuartal IV/2024 hingga kuartal III/2026, akumulasi investasi di era Prabowo telah menembus Rp3.923,2 triliun dan menyerap 5,48 juta tenaga kerja.
Untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif menuju target jangka panjang Rp13.032,8 triliun (2025–2029), pemerintah mengedepankan kepastian hukum melalui digitalisasi perizinan terintegrasi dan penerapan mekanisme fiktif positif.
“Yang diharapkan investor adalah kepastian. Hal itulah yang terus kami hadirkan melalui kepastian waktu, prosedur, dan iklim investasi yang sehat,” pungkas Rosan. (Sn)