Jakarta|EGINDO.co Menteri Luar Negeri Arrmanatha C. Nasir menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat politik luar negeri bebas aktif dengan fokus pada kepentingan nasional. Di bawah kepemimpinannya, diplomasi Indonesia diarahkan agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, kedaulatan energi, perdagangan, dan investasi.
Arrmanatha resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Luar Negeri pada 1 Oktober 2026. Usai serah terima jabatan pada Senin (12/10/2026), ia menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan bukan berarti mengubah arah diplomasi, melainkan melanjutkan fondasi yang telah dibangun pendahulunya, Sugiono.
Menurut Arrmanatha, prinsip bebas aktif yang berlandaskan konstitusi tetap menjadi pijakan utama Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Indonesia akan terus menjalin hubungan baik dengan berbagai negara tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu, sekaligus bersikap tegas dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.
Ia menekankan, diplomasi harus mendukung agenda pembangunan pemerintah, mulai dari swasembada pangan dan energi, transformasi digital, industri pertahanan, hingga penguatan sektor kesehatan. Kerja sama bilateral dan perjanjian perdagangan internasional juga akan dioptimalkan untuk mendorong investasi serta memperluas akses pasar ekspor Indonesia.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut penunjukan Arrmanatha dan berharap pengalaman panjangnya sebagai diplomat, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dapat memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antarkementerian, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, diplomasi ekonomi, serta konsistensi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Diplomasi Dagang Jadi Tantangan
Di tengah agenda tersebut, tantangan besar menanti Kementerian Luar Negeri, terutama dalam memperkuat diplomasi ekonomi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menilai pemerintah perlu lebih terarah dalam menentukan mitra strategis. Menurutnya, China, Jepang, negara-negara Teluk, Uni Eropa, dan Australia masih memiliki peran penting sebagai sumber investasi dan mitra perdagangan Indonesia.
Radityo juga mendorong percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa. Ia menilai diversifikasi pasar harus dilakukan melalui perhitungan yang matang agar mampu menghasilkan manfaat konkret bagi investasi dan ekspor nasional.
Ke depan, kepemimpinan Arrmanatha akan diuji dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan prinsip bebas aktif. Diplomasi Indonesia dituntut tidak sekadar memperluas kemitraan internasional, tetapi juga memastikan setiap keputusan tetap berpijak pada kemandirian, kepentingan nasional, dan manfaat langsung bagi masyarakat. (Sn)