Jakarta|EGINDO.co Ketergantungan Indonesia pada impor beras dinilai hanya memakmurkan petani negara asing sekaligus mengikis peluang kesejahteraan petani dalam negeri. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menyoroti urgensi kedaulatan pangan nasional sebagai langkah fundamental pemerintah.
Menurut Zulhas, kebijakan impor beras skala besar—seperti yang terjadi pada tahun 2024 dengan volume mencapai 4,5 juta ton—secara tidak langsung mengalirkan manfaat ekonomi ke negara-negara pemasok utama seperti Thailand, India, dan Vietnam.
“Kalau kita impor, artinya kita memberikan manfaat kepada luar… berarti mereka yang makmur. Artinya petani mereka makmur, petani kita miskin,” ujar Zulhas dalam acara Kick Off Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Titik Balik Menuju Kemandirian
Kini, komitmen pemerintah untuk memangkas ketergantungan pangan mulai menunjukkan hasil signifikan:
-
Penurunan Impor Drastis: Porsi impor beras Indonesia berhasil ditekan hingga 90%, di mana pasokan dari luar kini terbatas pada beras khusus dan kebutuhan industri.
-
Peningkatan Kesejahteraan Petani: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) melesat ke angka 131,11 pada September 2026. Indikator ini menandakan penerimaan petani telah melampaui beban pengeluaran mereka.
Lebih dari Sekadar Angka
Bagi Zulhas, pencapaian swasembada pangan yang diusung bersama Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar target ekonomi semata, melainkan persoalan martabat bangsa yang berdampak langsung pada lebih dari 100 juta rakyat di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
“Kenapa harus swasembada? Karena swasembada itu kehormatan kita… kehormatan petani, nelayan, peternak Indonesia,” tegasnya. (Sn)