Medan | EGINDO.com – Puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) di kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) usai makan Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilarikan ke rumah sakit. Pasalnya arena puluhan siswa itu mengalami mual, muntah, dan sakit perut usai menyantap makanan yang dibagikan di sekolah pada pada Jumat (9/10/2026), puluhan siswa itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Imelda Kota Medan untuk mendapat penanganan medis.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut yang juga anggota DPR RI, Rapidin Simbolon, menilai kasus ini tak bisa dianggap sepele. Ia mempertanyakan proses penyiapan makanan, pemeriksaan kualitas, hingga sejauh mana pengawasan dijalankan. “Kalau sampai 17 anak mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG, ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele,” kata Rapidin pada Sabtu (10/10/2026) kepada wartawan di Medan.
Menurutnya penutupan dapur penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG) sementara dinilai tidak cukup menjawab persoalan setelah 17 siswa SD Negeri 060870 Medan dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini, penyebab pasti dan pihak yang bertanggung jawab belum dijelaskan ke publik.
Rapidin Simbolon menegaskan, penanganan tidak boleh selesai hanya dengan menutup SPPG. Menurutnya, aparat berwenang harus membuka penyebab kejadian dan memastikan pertanggungjawaban jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur. “Harus ada kepastian mengenai apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran,” katanya menegaskan.
Rapidin juga mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa diukur dari banyaknya makanan yang disalurkan. Kualitas bahan baku, pengolahan, kebersihan, penyimpanan, hingga distribusi harus diawasi ketat, sebab kepercayaan publik bergantung pada jaminan keamanan makanan yang dikonsumsi siswa.
Sementara itu Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, menyoroti penerapan standar operasional prosedur (SOP). Menurutnya, ketentuan keamanan pangan harus dijalankan nyata, bukan sekadar dokumen administrative. “Jangan hanya sibuk memastikan makanan sampai ke sekolah, tetapi lupa memastikan makanan itu aman untuk dikonsumsi,” ujar Sutrisno.
Menurutnya, hasil pemeriksaan kasus harus dibuka terang benderang setelah investigasi rampung. Masyarakat, katanya berhak mengetahui penyebabnya berdasarkan hasil laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan. DPD PDI Perjuangan Sumut menegaskan, keselamatan anak harus ditempatkan di atas target pelaksanaan program.@
Bs/fd/timEGIND.com