Bahlil Siapkan Moratorium Smelter Nikel Setengah Jadi

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia

Jakarta|EGINDO.co Pemerintah mulai membuka opsi untuk menghentikan sementara atau membatasi pembangunan smelter nikel yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Kebijakan ini dikaji untuk mengantisipasi kelebihan pasokan nikel di pasar global sekaligus mengarahkan hilirisasi ke produk bernilai tambah lebih tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi kembali arah pengembangan industri nikel nasional.

Bahlil menyampaikan hal tersebut dalam Investor Daily Summit 2026, Rabu, 7 Oktober 2026. Menurut dia, pemerintah perlu memilah industri yang masih layak dikembangkan dan sektor yang kapasitasnya perlu dibatasi.

Salah satu opsi yang dibahas adalah moratorium pembangunan industri pengolahan nikel yang menghasilkan produk setengah jadi, seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), nickel matte, dan mixed hydroxide precipitate (MHP).

Bahlil menilai, sebagian besar industri pengolahan nikel saat ini masih berhenti pada tahap produk antara dengan tingkat pengolahan sekitar 50%–60%. Produk tersebut kemudian dikirim ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut sebelum sebagian hasil akhirnya kembali masuk ke Indonesia.

Karena itu, pemerintah ingin menggeser arah kebijakan hilirisasi. Pengembangan industri tidak lagi semata-mata mengejar penambahan kapasitas smelter, tetapi diarahkan pada produksi barang hilir secara langsung.

Langkah tersebut juga dikaitkan dengan kondisi pasar nikel dunia yang menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan. Bahlil mengatakan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara produksi, kebutuhan pasar, serta keberlanjutan cadangan nikel nasional.

Dengan demikian, penambahan kapasitas untuk industri produk setengah jadi berpotensi dibatasi apabila pasokan global dinilai sudah berlebih. Sebaliknya, investasi yang mampu menghasilkan produk hilir dengan nilai tambah lebih tinggi akan mendapat perhatian lebih besar.

Pemerintah berharap perubahan arah tersebut dapat membuat hilirisasi nikel tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah menjadi produk antara, tetapi mampu membentuk rantai industri yang lebih dalam di dalam negeri. (Sn)

Scroll to Top