Oleh: Eddy Keleng Ate Berutu
(Bagian pertama dari tiga tulisan)
WASHINGTON dan Beijing berbeda jalan, tetapi sepakat pada satu hal: ketika AI gagal, pertanyaan pertama akan diajukan kepada dewan, bukan kepada mesin.
Satu pergeseran, dua pilar ESG
AI bukan lagi urusan divisi TI. Dalam 90 hari terakhir, dua kekuatan terbesar dunia membingkainya sebagai soal tata kelola: siapa yang mengawasi, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang tertinggal. Bagi investor dan regulator, itu berarti AI kini duduk di dua pilar ESG sekaligus.
Pilar G (Governance). Washington menyerahkan keselamatan AI pada kontrol internal, audit independen, dan pengawasan dewan direksi. Ini persis arsitektur GRC yang sudah dikenal korporasi. Pertanyaannya bergeser dari “apakah kita memakai AI?” menjadi “apakah dewan kita mampu mengawasinya?”
Pilar S (Social). Beijing menekankan kesenjangan digital dan peningkatan kapasitas negara berkembang. Di Indonesia, isu ini nyata: pilar SDM adalah satu-satunya komponen indeks daya saing digital nasional yang turun pada 2026.
Implikasinya bagi Indonesia. Perpres Etika AI dan Peta Jalan AI tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Korporasi dan BUMN yang membangun kapabilitas tata kelola AI sekarang akan siap saat aturan berlaku. Yang menunggu akan mengejar dari belakang, dengan biaya lebih mahal.
Seri tiga bagian ini memetakan pergeseran tersebut. Bagian 1 membahas pilar Governance: mengapa AI kini urusan dewan. Bagian 2 membahas pilar Social: kesenjangan digital dan masa depan tenaga kerja. Bagian 3 membahas regulasi Indonesia dan lima langkah aksi bagi direksi dan komisaris.
Washington dan Beijing: dua jalan, satu bahasa
Washington dan Beijing menempuh jalan berbeda, tetapi memakai kosakata yang sama: kontrol, pemantauan, audit, akuntabilitas.
Washington, 29 September 2026. Presiden Trump menjamu para pemimpin AI di Gedung Putih, termasuk Meta, Google, Nvidia, Anthropic, OpenAI, Palantir, dan Amazon. Mereka menandatangani White House Accord on Superintelligence, dokumen sukarela 308 kata. Isinya empat lapis kontrol: pengaman internal, tim pemantauan khusus, audit eksternal independen, dan pengawasan dewan direksi. Mark Zuckerberg menyebut dewan masing-masing perusahaan akan meninjau laporan auditor secara independen. Dokumen itu juga membuka kemungkinan langkah-langkah ini kelak dikodifikasi menjadi undang-undang.
Shanghai, 17 Juli 2026. Presiden Xi Jinping membuka World AI Conference. Ia menyerukan hukum, pemantauan teknologi, sistem peringatan dini, dan tanggap darurat agar AI selalu di bawah kendali manusia. Ia juga mendorong bantuan kapasitas bagi negara Global South untuk menjembatani kesenjangan digital. China menjanjikan 5.000 kesempatan pelatihan AI bagi negara berkembang dalam lima tahun.
| Dimensi | Pendekatan AS (Accord) | Pendekatan China (WAIC) |
| Sumber aturan | Komitmen sukarela industri | Negara dan kerangka multilateral PBB |
| Mekanisme utama | Kontrol internal, audit, dewan direksi | Regulasi, pemantauan, peringatan dini |
| Fokus ESG terkuat | Governance (G) | Social (S) dan Governance (G) |
| Sasaran politik | Daya saing inovasi AS | Kepemimpinan di Global South |
Para pengamat terbelah menilai keduanya. Kritik terhadap Accord menyoroti tidak adanya sanksi yang mengikat. Kritik terhadap visi Xi menyoroti risiko satu negara otoriter menulis aturan global. Bagi korporasi Indonesia, pelajarannya netral: di kedua kubu, akuntabilitas AI berujung di ruang rapat dewan.
Empat lapis kontrol, satu model yang sudah Anda kenal
Tata kelola AI pada dasarnya adalah GRC yang diterapkan pada jenis risiko baru. Empat lapis kontrol dalam Accord Washington memetakan hampir sempurna ke model Three Lines yang dipakai auditor internal di seluruh dunia.
| Lapis Accord AS | Padanan dalam GRC korporat | Pemilik di korporasi Indonesia |
| Pengaman internal | Lini pertama: kontrol manajemen | Direksi dan unit bisnis pengguna AI |
| Tim pemantauan khusus | Lini kedua: manajemen risiko dan kepatuhan | SKMR, Kepatuhan, Komite AI |
| Audit eksternal independen | Asurans independen | SPI dan auditor eksternal |
| Pengawasan dewan | Akuntabilitas akhir | Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko |
Di Indonesia, arah ini sudah dimulai di sektor keuangan. Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia dari OJK mendorong bank membentuk Komite AI lintas fungsi: hukum, kepatuhan, risiko, data science, keamanan siber, dan layanan nasabah. OJK juga menegaskan bahwa peran direksi dan dewan komisaris sangat dibutuhkan dalam tata kelola AI.
Tiga pertanyaan yang akan segera sampai ke meja dewan
Tiga pertanyaan yang kini wajar diajukan investor dan pemegang saham kepada dewan:
- Di mana saja AI dipakai dalam keputusan yang berdampak pada pelanggan, karyawan, atau keuangan perusahaan?
- Apakah risiko AI (bias, kebocoran data, halusinasi, ketergantungan vendor) sudah masuk risk register dan profil risiko korporat?
- Apakah anggota direksi dan komisaris punya literasi yang cukup untuk menantang laporan AI, bukan sekadar menerimanya?
Pertanyaan ketiga paling sering terabaikan. Kontrol berlapis tidak berarti apa-apa jika lapis terakhir, yaitu dewan, tidak memahami apa yang sedang diawasinya.
Berikutnya di Bagian 2
Governance hanyalah separuh cerita. Delapan dari sepuluh orang Indonesia sudah memakai AI, tetapi produktivitas baru naik 13%. Bagian 2 menelusuri paradoks ini: kesenjangan digital, tangga karier yang patah, dan metrik sosial baru yang akan ditanyakan investor.
Sumber
- ABC News: Trump says AI leaders signed a ‘constitution’ to police themselves
- LatestLY: What Is White House Accord on Superintelligence
- The Diplomat: Xi Jinping’s AI Vision
- PBS/AP: China’s Xi calls for more global efforts to guide AI
- ANTARA: OJK minta bank bentuk Komite AI
- Kontan: OJK rilis panduan tata kelola kecerdasan artifisial
Tentang MBI Institut
MBI Institut (PT Mutu Bangsa Indonesia) adalah lembaga pelatihan dan pengembangan kapabilitas bagi korporasi dan BUMN di bidang Governance, Risk & Compliance (GRC), manajemen risiko, kepemimpinan, serta sertifikasi mutu. Berakar dari Mutu Boga Institut, MBI Institut kini berfokus pada program in-house yang dirancang menurut profil risiko dan sektor setiap klien.
Portofolionya mencakup tiga lini: GRC & Risk Series (Enterprise Risk Management berbasis ISO 31000/COSO, Horizon Scanning, Compliance Management), Leadership & Skills (Risk Culture, Adaptive Leadership, Gen-Z & Millennial Management), dan Quality & Compliance (Sertifikasi HACCP, ISO 22000). Setiap program memadukan modul lengkap, fasilitator ahli, dan asesmen atau ujian sertifikasi.
Gedung GP Plaza Lt. 5 Suite 26A, Jl. Slipi No. 1, Jakarta Pusat 10270 · mb-institut.co.id · [email] · [telepon]
Seberapa siap dewan Anda mengawasi AI?
Akuntabilitas AI tidak bisa didelegasikan, tetapi kapabilitasnya bisa dibangun. MBI Institut menyelenggarakan sesi pembekalan tata kelola AI in-house untuk direksi dan komisaris, berbasis kerangka GRC dan ERM yang sudah dikenal organisasi Anda. Hubungi kami untuk menjadwalkan diskusi awal di mb-institut.co.id, dan ikuti Bagian 2 seri ini tentang dampak AI pada manusia di organisasi Anda.@
***
Penulis Eddy Keleng Ate Berutu adalah Bupati Kabupaten Dairi Sumatera Utara (Sumut) periode 2019-2024
Bersambung…..