Jakarta|EGINDO.co Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan krusial. Di satu sisi, cakupan pesertanya telah menembus angka 285 juta jiwa dengan tingkat keaktifan mencapai 80,6%, menjadikan mayoritas penduduk Indonesia bagian dari ekosistem perlindungan kesehatan ini. Namun, di sisi lain, penyelenggaraan JKN menghadapi tekanan likuiditas yang cukup berat akibat laju pembayaran manfaat kesehatan yang melampaui penerimaan iuran.
Hingga September 2026, BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp118 triliun, sementara klaim manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan mencapai Rp132 triliun. Selisih defisit sebesar Rp14 triliun ini memperlihatkan tantangan besar bahwa ekspansi cakupan peserta harus diimbangi dengan fondasi pembiayaan yang jauh lebih kokoh.
Respons Cepat Pemerintah dan Arahan Tegas Presiden
Menghadapi tekanan tersebut, pemerintah langsung bergerak dengan menyiapkan suntikan dana segar senilai Rp20 triliun yang bersumber dari APBN 2026. Dana ini dijadwalkan cair dalam dua tahap masing-masing Rp10 triliun pada Oktober dan November 2026, di luar anggaran rutin sekitar Rp47 triliun untuk membiayai iuran bagi 96,8 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa suntikan fiskal ini tidak boleh berhenti sekadar sebagai solusi penyelamatan arus kas. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (28/9/2026), Presiden meminta agar peningkatan kondisi keuangan BPJS Kesehatan harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan di lapangan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Presiden memberikan instruksi khusus untuk memangkas waktu tunggu pasien, memastikan rumah sakit melayani peserta secara optimal tanpa diskriminasi, serta meratakan kualitas layanan antara pasien BPJS dan non-BPJS di seluruh fasilitas kesehatan.
Dua Sisi Persoalan: Perluasan Basis Iuran dan Efisiensi Biaya
Meski mencatat 285 juta peserta, tantangan struktural JKN terletak pada tingginya jumlah peserta non-aktif. Data BPJS Kesehatan menunjukkan ada sekitar 52 juta peserta yang berstatus tidak aktif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya mengembalikan prinsip gotong royong dalam asuransi sosial ini, di mana peserta yang sehat turut iuran menopang mereka yang sakit.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan potensi besar dari kelompok non-aktif tersebut. Jika sebagian besar dari mereka—khususnya segmen kelas 3—kembali aktif membayar iuran, potensi penambahan kas bisa mencapai Rp2 triliun per bulan atau sekitar Rp24 triliun per tahun.
Namun, para pengamat menilai suntikan dana Rp20 triliun dan optimalisasi kepesertaan semata masih bersifat sementara. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mencatat bahwa rasio klaim telah berada di atas 100% (berkisar 111% pada 2025) dan iuran belum mengalami penyesuaian selama enam tahun terakhir di tengah terjangan inflasi medis serta lonjakan kasus penyakit katastropik seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal.
Senada dengan itu, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pemerintah perlu menempuh langkah komprehensif. Selain mengaktifkan kembali peserta mampu yang menunggak dan memvalidasi data PBI lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), reformasi pembiayaan harus diarahkan pada pengendalian biaya (cost containment).
Menggeser Paradigma Menuju Layanan Berbasis Nilai
Sebagai strategi jangka panjang, BPJS Kesehatan mulai melakukan transformasi mendasar dengan memberantas potensi kecurangan (fraud) serta menggeser orientasi layanan dari berbasis volume (volume-based) menuju berbasis nilai (value-based). Selama ini, sistem berbasis volume kerap memicu fasilitas kesehatan memperbanyak tindakan medis demi pendapatan. Ke depan, fokus layanan akan diarahkan langsung pada kebutuhan riil dan hasil kesehatan pasien (health outcomes).
Pemerintah juga berkomitmen memprioritaskan alokasi anggaran secara terukur untuk layanan kegawatdaruratan, kapitasi puskesmas, serta pencegahan penyakit tidak menular yang memiliki pembiayaan tinggi dan risiko kematian besar.
Dengan kombinasi antara dukungan fiskal, perbaikan tata kelola data, penyesuaian iuran yang adil, serta pengawasan ketat terhadap fasilitas kesehatan, keberlanjutan JKN diharapkan tidak sekadar bertahan dari krisis likuiditas jangka pendek, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi sistem jaminan kesehatan yang tangguh, mandiri, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Sn)