Jakarta|EGINDO.co Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi pada 2027 dapat tetap berada dalam batas kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
Optimisme tersebut disampaikan menyusul perubahan kuota subsidi untuk tahun depan. Kuota LPG 3 kilogram turun dari 8,94 juta ton pada 2026 menjadi 8 juta ton. Sementara itu, kuota solar meningkat dari 18,64 juta kiloliter (kl) menjadi 19 juta kl dan minyak tanah naik dari 526.000 kl menjadi 539.000 kl.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah terjadinya kelebihan penyaluran subsidi.
Salah satunya melalui pembenahan dan pemanfaatan database penerima subsidi agar distribusi BBM dan LPG 3 kg semakin tepat sasaran.
Menurut Laode, pemerintah telah mengembangkan basis data penerima subsidi dengan mengintegrasikan informasi dari MyPertamina, Direktorat Jenderal Dukcapil, serta data kepolisian terkait kendaraan.
Selain penguatan database, pemerintah juga terus mendorong penggunaan jaringan gas (jargas) sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG 3 kg. Untuk sementara, pemerintah belum menjadikan compressed natural gas (CNG) sebagai substitusi LPG 3 kg.
Laode menyebut pembangunan jargas tahun ini telah mencapai sekitar 115.000 sambungan rumah (SR). Pemerintah juga menyiapkan tambahan pembangunan hingga sekitar 1 juta SR.
Di sisi anggaran, DPR telah mengesahkan RAPBN 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 29 September 2026. Anggaran subsidi energi yang mencakup BBM dan LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp261,5 triliun, turun Rp11,4 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp272,9 triliun.
Penyesuaian tersebut antara lain terjadi pada subsidi BBM tertentu yang turun dari Rp28,69 triliun menjadi Rp28,34 triliun. Sementara subsidi LPG tabung 3 kg turun dari Rp114,14 triliun menjadi Rp103 triliun.
Adapun anggaran subsidi listrik tetap sebesar Rp130,1 triliun, terdiri atas Rp117,84 triliun untuk subsidi tahun berjalan dan Rp12,26 triliun untuk kurang bayar tahun 2025.
Dengan pembenahan data penerima, pengawasan distribusi, serta perluasan jaringan gas, pemerintah berharap penyaluran subsidi energi pada 2027 dapat lebih tepat sasaran sekaligus tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan. (Sn)