Jakarta|EGINDO.co Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penyetaraan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi masyarakat menyusul perolehan tambahan anggaran subsidi sekitar Rp20 triliun. Kendati demikian, penerapan kebijakan ini akan dilakukan secara terukur dengan menyesuaikan kemampuan fiskal serta skala prioritas pelayanan kesehatan.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut harus dikelola secara cermat dan proporsional. Penghitungan pembiayaan mencakup berbagai komponen vital, mulai dari penanganan kegawatdaruratan (emergency), alokasi kapitasi puskesmas, hingga pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Nanti kita setarakan, kan kita baru dapat tambahan anggaran. Tentu semuanya harus dihitung, kan anggarannya bukan tidak terbatas,” ujar Dante di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Meski prinsip kesetaraan layanan menjadi arah utama kebijakan pemerintah, Dante menegaskan bahwa prioritisasi tetap memegang peranan krusial agar anggaran yang tersedia dapat menghasilkan dampak layanan yang optimal bagi masyarakat luas.
Dalam arahannya, pemerintah akan memfokuskan alokasi anggaran pada sejumlah sektor kesehatan strategis. Prioritas utama diberikan pada upaya menekan angka kematian ibu dan anak.
Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pergeseran pola penyakit di Indonesia. Jika di masa lalu kematian didominasi oleh penyakit menular, saat ini tren tersebut telah beralih ke penyakit tidak menular (PTM) yang membutuhkan pembiayaan besar serta memiliki risiko kematian tinggi.
“Penyakit jantung, stroke, cuci darah, itu menjadi penyakit-penyakit katastropik yang tinggi, pembiayaannya tinggi dan angka kematiannya tinggi. Mungkin itu yang akan kita prioritaskan ke depan,” pungkas Dante. (Sn)