London | EGINDO.co – Kepolisian Inggris menyatakan pada hari Minggu (27/9) bahwa mereka telah menangkap beberapa pria atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Bahan Peledak dan pihak militer sedang memeriksa sejumlah kendaraan setelah pengamanan ditingkatkan di pangkalan udara Inggris yang digunakan oleh Angkatan Udara AS di Inggris barat daya.
Pemerintah Inggris memberikan izin kepada AS untuk menggunakan RAF Fairford guna melancarkan serangan terhadap situs rudal Iran yang menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz.
Seorang saksi mata Reuters mengatakan polisi bersenjata memblokir akses ke gerbang utama pangkalan tersebut. Sekitar 30 kendaraan darurat, termasuk mobil polisi, ambulans, dan mobil pemadam kebakaran, disiagakan di desa Fairford di dekat pangkalan itu.
“Sejumlah properti saat ini sedang dikosongkan di wilayah Whelford menyusul penetapan status insiden besar. Hal ini terjadi setelah penangkapan beberapa pria atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Bahan Peledak,” kata kepolisian Gloucestershire dalam sebuah pernyataan, merujuk pada sebuah desa di dekat pangkalan udara tersebut.
“Tim spesialis penjinak bahan peledak Angkatan Darat saat ini sedang memeriksa sejumlah kendaraan.”
Seorang juru bicara Angkatan Udara AS mengatakan mereka tidak akan membahas langkah-langkah spesifik perlindungan pasukan.
“Wing Dukungan Tempur ke-501 (501st Combat Support Wing) dan Wing kami lainnya yang berbasis di Inggris tetap waspada serta akan mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin keselamatan dan keamanan personel militer AS, warga sipil, kontraktor, dan keluarga mereka,” kata juru bicara tersebut.
“Kami terus mengevaluasi berbagai faktor yang menentukan langkah-langkah apa yang kami terapkan atau ubah untuk melindungi instalasi, personel, dan keluarga mereka.”
Inggris menyatakan pada bulan Juli bahwa angkatan bersenjatanya siap melindungi negara dari serangan apa pun setelah Garda Revolusi Iran mengeluarkan peringatan agar tidak mengizinkan pesawat pengebom AS terbang dari Fairford.
Para menteri Inggris juga telah memberikan informasi kepada penyedia infrastruktur penting mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia, di mana pemerintah semakin khawatir akan kemungkinan operasi sabotase dan serangan siber. Rusia membantah melakukan serangan hibrida terhadap negara-negara Barat.
Sumber : CNA/SL