Jakarta|EGINDO.co Pemerintah terus mematangkan rencana besar untuk menggratiskan biaya pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) tidak akan menjadi masalah atau hambatan dalam pengimplementasian program tersebut.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) mengenai Penerapan Pendidikan Negeri Gratis di Istana Merdeka, Rabu (23/9/2026).
“Programnya kan Pak Presiden memberikan arahan bagaimana supaya pendidikan tinggi itu gratis untuk PTN, tapi kan tentu butuh waktu, kita butuh juga menganalisis ruang fiskal dan sebagainya begitu ya. Jadi tahapan-tahapan ini yang kami diminta untuk menganalisis,” ujar Brian.
Fokus pada Sumber Pendanaan, Bukan Tata Kelola
Menanggapi kekhawatiran publik terkait status PTN-BH yang kerap dikaitkan dengan otonomi finansial kampus, Brian menjelaskan bahwa status tersebut murni berkaitan dengan tata kelola keuangan perguruan tinggi, bukan pada sumber pendanaan utama.
Oleh karena itu, penyesuaian aturan terkait status PTN-BH diyakini akan berjalan lancar seiring dengan bergulirnya kebijakan baru ini.
“Oh itu nanti kan masalah PTN-BH itu kan masalah tata kelola keuangan ya. Nanti itu akan mengikuti semuanya pasti. Tapi no issue sebenarnya,” tegasnya.
Brian menambahkan, fokus utama pemerintah saat ini adalah merumuskan sumber pendanaan yang tepat untuk menanggung biaya operasional dan menggantikan porsi biaya kuliah yang selama ini ditanggung oleh mahasiswa.
“Jadi sumber dananya dari mana, itu yang sedang kita bahas gitu, bukan tata kelola keuangan yang kita bahas,” imbuhnya.
Dibentuk Tim Khusus oleh Presiden
Guna mempercepat realisasi program ini secara matang, Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus lintas kementerian. Tim tersebut dikomandoi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, serta melibatkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) beserta jajaran kementerian terkait lainnya.
“Pak Presiden juga sudah membentuk tim khusus ya dipimpin Pak Menko, nanti ada sama Pak Mensesneg juga untuk menganalisis angka-angka dan tahapan-tahapan,” kata Brian.
Kendati demikian, pihak kementerian belum dapat membeberkan secara rinci hasil perhitungan kebutuhan anggaran maupun kepastian apakah porsi pendanaan pemerintah untuk PTN nantinya akan meningkat secara signifikan. Seluruh angka dan skema pembiayaan tersebut masih dalam tahap pengkajian mendalam serta pembahasan internal secara intensif.
“Hitungan ada tapi belum kita bisa keluarin dulu ya. [Terkait porsi pendanaan] itu yang sedang kita diskusiin,” tandasnya. (Sn)