Bogor|EGINDO.co Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Proyek senilai Rp2,8 triliun ini ditargetkan mampu mengolah hingga 1.500 ton sampah per hari dan mulai beroperasi penuh pada pertengahan 2028.
Pembangunan PSEL Bogor Raya 1 menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya yang mencapai sekitar 4.000 ton per hari. Proyek yang dikembangkan PT Danantara Investment Management (DIM) bersama PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) bersama PT PLN (Persero).
CIO Danantara Indonesia sekaligus CEO DIM, Pandu Sjahrir, mengatakan penandatanganan PJBL menjadi langkah penting dalam merealisasikan fasilitas pengolahan sampah terintegrasi. Sebelumnya, Danantara telah memulai proyek serupa di Kota Bekasi dan Denpasar Raya.
PSEL Bogor Raya 1 dirancang untuk mengelola lebih dari 500.000 ton sampah per tahun atau sekitar 45% dari timbulan sampah yang ditargetkan terolah di Kota dan Kabupaten Bogor. Fasilitas ini juga diproyeksikan mampu menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan hingga 100.000 rumah tangga.
Dari sisi lingkungan, proyek tersebut ditargetkan menekan emisi dari tempat pembuangan akhir (TPA) hingga 80%, mengurangi emisi karbon sekitar 640.000 ton setara CO2 per tahun, serta memangkas kebutuhan lahan TPA hingga 80%.
Fasilitas ini akan menggunakan teknologi moving grate incinerator yang dilengkapi sistem pengendalian polusi udara atau Air Pollution Control System (APCS). Teknologi tersebut dirancang menyesuaikan karakteristik sampah Indonesia dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive (EU-IED).
Selain manfaat lingkungan, proyek ini diperkirakan menciptakan sekitar 1.200 lapangan kerja hijau. Lokasi PSEL juga direncanakan menjadi pusat riset dan inovasi pengelolaan sampah melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi serta berbagai pemangku kepentingan.
Danantara Siapkan Puluhan Proyek PSEL
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut persoalan birokrasi selama ini menjadi salah satu hambatan pengembangan proyek pengolahan sampah, termasuk dalam proses persetujuan tipping fee. Karena itu, pemerintah mendorong perubahan tata kelola agar pembangunan PSEL dapat dipercepat.
Danantara direncanakan menggarap 24 hingga 28 titik PSEL yang ditargetkan beroperasi pada 2027–2028. Secara lebih luas, proyek pengolahan sampah direncanakan hadir di 17 titik yang mencakup 33 kabupaten/kota.
Meski demikian, Zulkifli menegaskan pembangunan PSEL belum menyelesaikan seluruh persoalan sampah nasional. Menurutnya, fasilitas yang dibangun saat ini baru menangani sekitar 22,5% dari persoalan sampah Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat juga mengingatkan bahwa timbulan sampah akan terus bertambah selama proses pembangunan berlangsung. Dari sekitar 60 kabupaten/kota yang telah tercakup dalam program PSEL, masih terdapat sekitar 470 kabupaten/kota yang perlu ditangani menuju target penyelesaian persoalan sampah pada 2029.
Pemerintah pun membuka peluang penggunaan berbagai teknologi pengolahan sampah sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, mulai dari pirolisis, produksi solar, refuse-derived fuel (RDF), green coal, hingga pelletizing.
PLN Jamin Penyerapan Listrik
Dalam proyek ini, PLN bertindak sebagai pembeli listrik yang dihasilkan fasilitas PSEL. Perseroan telah memetakan titik interkoneksi terdekat dan mempercepat pembahasan PJBL untuk mendukung kelancaran pembangunan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, tarif pembelian listrik dari fasilitas PSEL ditetapkan sebesar US$0,20 per kWh untuk seluruh kapasitas listrik yang dihasilkan.
Setelah PSEL Bogor Raya 1, Danantara juga menyiapkan pembangunan PSEL Bogor Raya 2 di kawasan Kayumanis, Kota Bogor, yang direncanakan mengolah sampah dari Kota Bogor dan Kota Depok.
Dengan investasi besar dan dukungan penyerapan listrik oleh PLN, proyek PSEL Bogor Raya diharapkan menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada TPA. Namun, pemerintah tetap menekankan perlunya berbagai pendekatan pengelolaan sampah agar penanganannya dapat menjangkau lebih banyak daerah. (Sn)