Jakarta|EGINDO.co Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juli 2026 mencapai US$453,4 miliar atau setara Rp8.211,8 triliun (berdasarkan kurs JISDOR Rp18.058 per dolar AS). Angka tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,9% secara tahunan (year-on-year/YoY).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Indrayana, menyampaikan bahwa kenaikan ini utamanya dipicu oleh peningkatan beban ULN sektor publik, di tengah tren penurunan utang pada sektor swasta.
ULN Publik Naik untuk Sektor Produktif
Posisi ULN publik (termasuk pemerintah) tercatat naik 3,2% YoY menjadi US$218,4 miliar. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh derasnya aliran modal masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. BI memastikan penarikan utang pemerintah ini difokuskan untuk mendukung sektor-sektor produktif dan pelayanan masyarakat, di antaranya:
-
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial: 22,0%
-
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib: 20,7%
-
Jasa Pendidikan: 16,2%
-
Konstruksi: 11,5%
-
Transportasi & Pergudangan: 8,5%
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengelola utang secara terukur, efisien, dan pruden, serta menjamin pembayaran pokok maupun bunga utang dilakukan tepat waktu.
ULN Swasta Alami Kontraksi
Berseberangan dengan sektor publik, ULN swasta justru terkontraksi 1,2% YoY menjadi US$194,6 miliar. Penurunan terjadi baik pada kelompok korporasi non-keuangan (nonfinancial corporations) yang turun 1,4% YoY, maupun lembaga keuangan (financial corporations) yang terkoreksi 0,4% YoY.
Pangsa ULN swasta terbanyak disalurkan pada empat sektor utama, yaitu Industri Pengolahan, Jasa Keuangan & Asuransi, Pengadaan Listrik & Gas, serta Pertambangan & Penggalian, yang secara total menyumbang 80,6% dari keseluruhan utang swasta.
Struktur Utang Dinilai Tetap Sehat
Secara keseluruhan, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 30,7% per Juli 2026. Bank Indonesia menilai struktur utang nasional masih berada dalam kondisi aman dan terkendali karena didominasi oleh utang jangka panjang, baik di sektor publik maupun swasta.
Ke depan, BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang guna memastikan peran ULN tetap optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. (Sn)