Perang Membebani Ekonomi Iran Ditambah Sanksi AS Yang Kian Meningkat

Perang Membebani Ekonomi Iran
Perang Membebani Ekonomi Iran

Dubai | EGINDO.co – Para pemimpin Iran mengakui dampak ekonomi akibat perang dengan Amerika Serikat; Pemimpin Tertinggi mendesak pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut, sementara presiden menyatakan bahwa perdagangan luar negeri telah menyusut sepertiganya akibat sanksi dan blokade Amerika.

Namun, pada hari Sabtu (29 Agustus), Teheran mengisyaratkan tidak akan mundur; mereka bertekad untuk bertahan menghadapi tekanan AS, menempuh jalur diplomasi, dan mempertahankan kendali atas Selat Hormuz—jalur air strategis yang memberikan Iran daya tawar melalui kemampuannya mengganggu pasar energi global.

Dalam pernyataan yang dimuat media pemerintah, pemerintah menyebut penanganan tekanan ekonomi akibat sanksi dan perang sebagai fokus utama. Langkah-langkah yang akan diambil mencakup pengendalian inflasi, pengelolaan pasar, penciptaan lapangan kerja, pengarahan investasi ke produksi dalam negeri, serta pengurangan ketergantungan terhadap dolar secara bertahap.

Enam bulan setelah AS dan Israel memulai perang, negosiasi menemui jalan buntu. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump pun meningkatkan upaya untuk menghukum Iran secara finansial melalui langkah yang mereka sebut sebagai “D-Day ekonomi”.

Sanksi Memperparah Dampak Ekonomi bagi Iran

Washington telah memperingatkan berbagai negara untuk memutus hubungan bisnis dengan Iran atau menghadapi sanksi sekunder. Meski demikian, Departemen Keuangan AS tidak sampai menjatuhkan hukuman terhadap mitra dagang utama Iran seperti Tiongkok dan India, karena langkah tersebut dapat berdampak buruk bagi ekonomi AS maupun ekonomi global.

Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi terhadap Banque Misr asal Mesir karena melakukan bisnis dengan Teheran, serta mengusulkan aturan yang akan memutus akses cabang bank tersebut di Uni Emirat Arab dari transaksi dolar.

Bank sentral Mesir menyatakan bahwa pihaknya dan kementerian luar negeri sedang berkomunikasi dengan pejabat AS terkait masalah ini. Mereka menambahkan bahwa tindakan tersebut hanya terbatas pada transaksi dolar AS yang melibatkan cabang Banque Misr di UEA dengan bank koresponden.

Dalam pernyataan selanjutnya, Banque Misr mengatakan pihaknya sedang meninjau pemberitahuan dari Departemen Keuangan AS. Mereka juga menegaskan bahwa cabang mereka di UEA tetap menyediakan layanan perbankan bagi nasabah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Menurut pemberitahuan di situs web Departemen Keuangan, AS juga menjatuhkan sanksi terhadap sebuah entitas yang berbasis di Hong Kong serta seorang individu yang memiliki kaitan dengan Bank Melli Iran.

Gelombang sanksi ini semakin memperparah dampak perang terhadap ekonomi Iran, di mana tingkat inflasi tahunan telah mencapai 66 persen pada bulan lalu. Pemimpin Tertinggi Ayatollah Mojtaba Khamenei—yang belum terlihat di depan umum sejak terluka dalam serangan awal pada 28 Februari yang menewaskan ayahnya sekaligus mantan Pemimpin Tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei—mendesak pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi.

“Ada kebutuhan untuk menangani secara serius rangkaian tantangan ekonomi dan penghidupan, seperti inflasi, pengangguran, serta pengelolaan harga dan pasar barang dan jasa,” demikian bunyi pernyataan tertulis yang dikaitkan dengan Khamenei.

Presiden Masoud Pezeshkian mengatakan kepada media pemerintah bahwa ekspor dan impor Iran telah merosot hampir 35 persen akibat sanksi AS dan blokade angkatan laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Namun, ia menyatakan bahwa Iran berhasil menjual sekitar 90 juta barel minyak selama masa berlaku nota kesepahaman singkat yang ditandatangani oleh AS dan Iran pada bulan Juni, saat Washington mengizinkan penjualan minyak Iran.

Kemudian pada hari Sabtu, Pezeshkian menyerukan melalui televisi pemerintah agar kesepakatan sementara tersebut dihidupkan kembali; kesepakatan yang ditandatangani pada 17 Juni itu dengan cepat gagal di tengah perbedaan pendapat mengenai poin-poin yang telah disepakati, khususnya terkait status Selat Hormuz.

“Kita dapat menyelesaikan masalah dan memperoleh hak-hak kita melalui nota kesepahaman tersebut,” ujarnya merujuk pada dokumen yang—antara lain—menawarkan keringanan segera dari sanksi AS serta pencairan aset Iran yang dibekukan.

Iran Bertekad Menempuh Jalur Diplomasi dan Pertahanan

Di saat AS berfokus pada kampanye tekanan ekonominya, pihak lain berupaya menghidupkan kembali langkah-langkah diplomasi untuk mengakhiri perang.

Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdulrahman Al Thani, bertemu dengan para pemimpin Iran di Teheran pada hari Kamis. Ia mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, dirinya menekankan pentingnya kembali ke kondisi sebelum perang, yakni kebebasan pelayaran melalui Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada hari Jumat menggambarkan pembicaraan dengan Al Thani tersebut sebagai pembicaraan yang “kreatif”.

Dalam pernyataan hari Sabtu, Iran menyatakan bahwa diplomasi dan pertahanan merupakan “dua sayap yang saling melengkapi, terkoordinasi, dan tak terpisahkan” dalam melindungi kepentingan nasional, keamanan, dan integritas wilayah negara tersebut. Iran menegaskan akan menempuh kedua jalur itu secara seimbang.

Qatar—sekutu AS dan negara tetangga Iran di kawasan Teluk—serta Pakistan turut memfasilitasi nota kesepahaman bulan Juni yang sempat menghasilkan gencatan senjata singkat, sebelum akhirnya kesepakatan itu gagal akibat perselisihan mengenai selat vital tersebut. Sebelum perang pecah, jalur perairan ini menjadi rute bagi pengangkutan 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair dunia.

Para komandan militer AS menyatakan bahwa pasukan Amerika telah menyingkirkan ranjau laut dari selat tersebut; ranjau-ranjau itu sebelumnya dipasang beberapa bulan lalu oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Trump berulang kali menyatakan bahwa Selat Hormuz terbuka, namun angkatan laut Garda Revolusi dalam sebuah pernyataan menyebut klaim semacam itu sebagai “kebohongan nyata”, sembari menegaskan kembali bahwa jalur perairan tersebut tetap tertutup bagi kapal-kapal yang tidak mengantongi izin dari Iran.

Data awal pelayaran yang dirilis pada hari Jumat menunjukkan bahwa hanya tujuh kapal pengangkut komoditas yang melintasi selat tersebut pada hari Kamis; angka ini turun dari 17 kapal pada hari sebelumnya dan berada di bawah rata-rata 15 kapal dalam periode 10 hari terakhir.

Sumber : CNA/SL

Scroll to Top