Bangkok | EGINDO.co – Pemerintah Thailand memperingatkan bahwa wisatawan yang “bermasalah” dapat menghadapi deportasi seiring dengan mulai berlakunya aturan baru mengenai pengusiran warga asing yang terbukti melakukan pelanggaran hukum pada hari Jumat (28 Agustus).
Perubahan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap perilaku pengunjung di negara Asia Tenggara tersebut, yang pantai dan budayanya menarik puluhan juta wisatawan setiap tahunnya.
“Wisatawan atau pekerja asing bermasalah yang melanggar hukum harus pergi,” ujar Menteri Pariwisata Surasak Phancharoenworakul dalam sebuah unggahan di media sosial pada Kamis malam.
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang penerapan aturan baru mengenai tata cara deportasi warga asing dari Thailand setelah mereka dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman atas tindak pidana tertentu.
Pelanggaran tersebut mencakup melebihi batas waktu izin tinggal (overstay), bekerja atau menjalankan bisnis secara ilegal, menggunakan atau memalsukan dokumen, serta pelanggaran lain yang diancam hukuman penjara lebih dari lima tahun.
Langkah-langkah yang disetujui oleh pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada bulan Juli ini bertujuan untuk “menjaga nilai-nilai budaya Thailand,” kata para pejabat.
Sebelumnya, kasus deportasi sebagian besar ditangani berdasarkan penilaian kasus per kasus.
“Thailand memiliki kebijakan untuk menyambut warga asing yang ingin berwisata, bekerja, dan menjalankan bisnis. Namun, ditemukan bahwa sebagian warga asing tidak bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” demikian bunyi peraturan baru yang diterbitkan dalam Lembaran Berita Kerajaan (Royal Gazette).
Surasak mengatakan aturan tersebut ditujukan untuk menangani “warga asing berkualitas rendah” yang mengganggu ketertiban umum.
Pada bulan Mei, Thailand mengumumkan pemangkasan durasi kunjungan bebas visa bagi wisatawan dari sebagian besar negara, dari 60 hari menjadi 30 hari.
Langkah ini diambil setelah serangkaian penangkapan warga asing yang menyita perhatian publik terkait kasus narkoba, perdagangan seks, serta pengoperasian bisnis ilegal seperti hotel dan sekolah.
Sejak saat itu, sejumlah insiden telah memicu perdebatan di kalangan masyarakat.
Pada bulan Juli, Kedutaan Besar Italia menyampaikan permintaan maaf setelah video yang memperlihatkan sekelompok pelajar Italia bersikap gaduh dan kasar di dalam kereta api Bangkok menjadi viral.
Pada bulan Mei, pihak berwenang mendeportasi seorang warga negara Spanyol dan seorang warga negara Peru setelah pasangan tersebut tertangkap basah melakukan hubungan seksual di tempat umum—tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan publik menurut hukum Thailand.
Namun, para ahli memperingatkan bahwa negara tersebut perlu menyeimbangkan pengawasan yang lebih ketat dengan ketergantungannya pada sektor pariwisata, yang menyumbang 13 persen terhadap PDB. Pemerintah Thailand memperkirakan jumlah wisatawan mancanegara akan mencapai sekitar 33,5 juta pada tahun 2026, meningkat dari hampir 33 juta pengunjung pada tahun 2025.
Menurut data terbaru, negara tersebut telah menarik 18 juta wisatawan mancanegara sejak awal tahun, namun jumlah kedatangan tercatat turun tiga persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sumber : CNA/SL