Jakarta|EGINDO.co Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mengembangkan sejumlah pendekatan berbasis riset untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satunya adalah mengkaji pemanfaatan singkong sebagai bagian dari solusi menghadapi persoalan tersebut.
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, hasil kajian awal menunjukkan gagasan pemanfaatan singkong untuk kebutuhan penanganan karhutla secara teoritis memungkinkan diterapkan. Saat ini, BRIN masih menunggu perkembangan persiapan teknis sebelum gagasan tersebut masuk ke tahap penerapan.
“BRIN sudah mengkaji. Artinya secara teoritik itu memang sangat memungkinkan,” ujar Arif saat memberikan keterangan pers menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Untuk mematangkan rencana tersebut, BRIN telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurut Arif, pembahasan teknis masih terus berjalan dan hasilnya diharapkan dapat segera diketahui.
Selain mengkaji pemanfaatan singkong, BRIN juga bekerja sama dengan Polri dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperkuat penanganan karhutla melalui teknologi modifikasi cuaca (TMC).
Dalam risetnya, BRIN mengidentifikasi sejumlah material yang berpotensi digunakan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan modifikasi cuaca. Di antaranya adalah Jumakron serta natrium klorida (NaCl) dengan ukuran partikel 25 mikron.
Arif menjelaskan, material tersebut dinilai memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan TMC secara lebih efisien. Karena itu, BRIN terus berkoordinasi dengan BMKG dan Polri agar hasil riset dapat diterapkan dalam upaya menghadapi ancaman karhutla.
“BRIN menemukan juga beberapa teknologi, material untuk modifikasi cuaca seperti Jumakron, NaCl 25 mikron yang memang itu lebih efisien,” kata Arif.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penanganan karhutla dengan pendekatan berbasis teknologi dan riset. Pemerintah kini terus mendorong sinergi antarlembaga agar pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara lebih efektif. (Sn)