Jakarta|EGINDO.co Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai langkah mengantisipasi dampak lingkungan sekaligus menjaga aktivitas ekonomi masyarakat di tengah ancaman fenomena El Nino.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengapresiasi dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani karhutla di sejumlah wilayah. Sinergi tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta pengerahan helikopter water bombing.
Sepanjang Februari hingga Juli 2026, OMC untuk mitigasi karhutla telah dilaksanakan sebanyak 17 operasi selama 169 hari dengan total 291 sorti penerbangan. BNPB juga mengerahkan 40 armada udara yang terdiri atas 10 pesawat patroli, 27 helikopter water bombing, dan tiga pesawat OMC.
Raja Juli menilai percepatan penanganan karhutla penting karena kebakaran dapat menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor. Selain merusak ekosistem, asap akibat kebakaran berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat, kegiatan usaha, kesehatan, serta aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
“Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan,” kata Raja Juli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/8/2026). Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB yang terus bekerja bersama Kementerian Kehutanan dalam penanggulangan karhutla di lapangan.
Sejumlah media nasional turut menyoroti peningkatan kesiapsiagaan pemerintah menghadapi risiko karhutla pada 2026. ANTARA melaporkan pemerintah memperkuat operasi mitigasi melalui OMC dan dukungan armada udara, sedangkan Metro TV mencatat BNPB menyiagakan 40 armada udara untuk menghadapi potensi peningkatan kebakaran.
Dukungan BNPB juga terlihat dalam penanganan kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Dua helikopter water bombing digunakan untuk menjangkau kawasan lereng yang sulit diakses melalui jalur darat. Kebakaran yang berlangsung pada 3–16 Agustus 2026 tersebut akhirnya berhasil dipadamkan melalui kerja sama lintas lembaga.
Pemerintah menilai koordinasi antara Kementerian Kehutanan, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat respons terhadap titik api. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas sehingga kerugian lingkungan maupun potensi gangguan terhadap kegiatan ekonomi dapat ditekan.
Raja Juli menegaskan sinergi penanganan karhutla akan terus diperkuat agar pemerintah dapat memberikan respons cepat terhadap ancaman kebakaran, terutama selama kondisi cuaca kering dan panas akibat El Nino. (Sn)