Kuala Lumpur | EGINDO.co – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pada hari Selasa (18 Agustus) bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mereformasi sistem pajak konsumsi agar lebih progresif dan efisien, termasuk kemungkinan menerapkan kembali aspek-aspek pajak barang dan jasa (GST) yang bersifat menyeluruh.
Malaysia menghapus GST, yang sebelumnya ditetapkan sebesar 6 persen, pada tahun 2018 di tengah keluhan masyarakat mengenai kenaikan biaya hidup, dan menggantinya dengan pajak penjualan dan jasa (SST) yang cakupannya lebih terbatas. Sejumlah analis telah mendesak agar GST diberlakukan kembali agar pemerintah dapat mencapai target fiskalnya.
Anwar, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, menyatakan bahwa ia menganggap GST sebagai sistem pemungutan pajak yang paling transparan dan efisien, namun ia juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap lapisan masyarakat termiskin.
Pemerintah tidak dapat mempertahankan sistem SST saat ini karena adanya kelemahan dalam sistem tersebut, ujarnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
“Jadi, kita perlu melihat bagaimana kita dapat menggabungkan kedua sistem ini untuk menemukan cara baru dalam menetapkan sistem perpajakan yang lebih progresif dan efisien,” katanya dalam sebuah acara Kementerian Keuangan.
“Ini adalah tantangan besar, namun harus dilakukan. Akan tetapi, hal ini tidaklah sederhana… mengingat meningkatnya angka kemiskinan dan naiknya biaya hidup.”
Pemerintah menyatakan pada tahun 2024 bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menerapkan kembali GST sebagai alternatif penghapusan subsidi bensin. Tahun lalu, pemerintah memperkenalkan sistem kuota untuk pembelian bahan bakar transportasi bersubsidi RON95, sebagai bagian dari upaya mengganti subsidi menyeluruh dengan sistem bantuan yang lebih tepat sasaran.
Dalam pernyataan pra-anggaran yang dirilis pada hari Selasa, Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa subsidi tepat sasaran telah menghasilkan penghematan sekitar 15,5 miliar ringgit (3,8 miliar dolar AS) per tahun, sehingga membantu anggaran negara menanggung beban subsidi yang membengkak akibat kenaikan biaya energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.
Pemerintah diperkirakan akan mengajukan anggaran tahun 2027 ke parlemen pada tanggal 9 Oktober, menurut keterangan kementerian tersebut.
Anggaran tersebut diperkirakan akan disusun berdasarkan 10 bidang fokus, termasuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah, mengatasi tekanan biaya hidup, dan mendorong pertumbuhan investasi, demikian pernyataan kementerian tersebut.
Sumber : CNA/SL