Jakarta|EGINDO.co Presiden Prabowo Subianto mendorong transformasi tata kelola badan usaha milik negara (BUMN) melalui penyederhanaan struktur perusahaan. Pertamina, PLN, dan sejumlah BUMN lainnya diminta mengurangi lapisan organisasi serta memangkas struktur anak dan cucu perusahaan yang dinilai dapat memperpanjang rantai pengambilan keputusan.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, penataan struktur BUMN menjadi salah satu perhatian Presiden dalam pertemuan tersebut. Pemerintah menginginkan perusahaan negara memiliki organisasi yang lebih sederhana sehingga mampu bergerak lebih cepat dalam menjalankan bisnis dan mengambil keputusan strategis.
Menurut pemerintah, pengurangan jenjang birokrasi di tubuh BUMN diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya yang tidak diperlukan. Dengan struktur yang lebih ramping, perusahaan negara juga diharapkan semakin fokus menjalankan fungsi bisnis sekaligus memberikan kontribusi yang optimal bagi kepentingan nasional.
Selain agenda reformasi BUMN, pertemuan Prabowo dan Simon turut membahas sektor energi. Pertamina melaporkan perkembangan pelaksanaan program mandatori biodiesel 50 persen atau B50, yang menjadi bagian dari strategi pemerintah meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik.
Program B50 dipandang memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis impor. Pertamina juga menyampaikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung tahapan persiapan penerapan mandatori bioetanol.
Dari perspektif ekonomi, kebijakan penyederhanaan struktur BUMN dan penguatan sektor energi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan negara. Pemerintah berharap BUMN dapat memiliki struktur bisnis yang lebih sehat, proses kerja yang lebih cepat, serta kemampuan yang lebih kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah tersebut juga sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan perusahaan milik negara tidak terbebani struktur organisasi yang terlalu kompleks. Efisiensi internal dinilai penting agar sumber daya BUMN dapat lebih banyak diarahkan pada pengembangan usaha, investasi, peningkatan layanan, dan proyek strategis nasional.
Perkembangan kebijakan ini menjadi perhatian pelaku ekonomi karena Pertamina dan PLN memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penyediaan energi dan pembangunan infrastruktur. Penyederhanaan organisasi diharapkan tidak hanya memperbaiki tata kelola, tetapi juga memperkuat daya saing BUMN dalam jangka panjang. (Sn)