Riyadh | EGINDO.co – Arab Saudi, Pakistan, dan Turki menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Mekkah pada hari Jumat (7 Agustus). Kesepakatan ini menyatukan negara-negara Muslim Sunni yang merupakan sekutu AS, yang merasa khawatir akan konflik regional yang telah menyebabkan hujan rudal menghantam negara-negara pengekspor minyak di kawasan Teluk.
Iran dan sekutunya telah melancarkan serangan terhadap Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, serta memblokade pengiriman energi mereka, sejak AS dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari—sebuah eskalasi besar setelah bertahun-tahun terjadi pergolakan di kawasan tersebut.
Dalam pernyataan bersama, mereka menyebutkan bahwa perjanjian ini bertujuan memperkuat pencegahan kolektif terhadap segala bentuk agresi dan menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya.
Meskipun pernyataan tersebut tidak merinci komitmen atau kewajiban yang disepakati masing-masing pihak dalam “Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah”, disebutkan bahwa pakta ini bertujuan memperkuat keamanan kolektif serta mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan tersebut maupun di luar wilayah itu.
“Pakta ini mencakup klausul pertahanan kolektif. Sifatnya murni defensif, dengan komitmen saling mendukung hanya untuk tujuan pertahanan,” ujar seorang pejabat Turki.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa perjanjian ini tidak ditujukan untuk melawan pihak tertentu, terbuka bagi negara-negara kawasan lainnya, serta tidak membatalkan atau menggantikan kesepakatan bilateral maupun multilateral yang sudah ada.
Namun, ketiga negara tersebut sangat prihatin dengan sikap militer yang semakin agresif dari Israel maupun Iran yang dipimpin rezim Syiah revolusioner, di tengah kesulitan sekutu lama mereka, AS, dalam meredam pergolakan regional.
Simbolisme Politik Yang Kuat
“Simbolisme politik dari pertemuan puncak ini sangat signifikan. Tiga negara paling berpengaruh di dunia Muslim berkumpul di tengah ketidakpastian yang meningkat, menunjukkan tumbuhnya keinginan di kalangan kekuatan regional dan kekuatan menengah untuk berkoordinasi lebih erat dalam masalah keamanan,” kata Abdulaziz Sager, ketua Gulf Research Center, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Arab Saudi.
“Jika dilembagakan dan diwujudkan dalam kerja sama konkret, kerangka kerja trilateral ini dapat memperkuat bobot diplomatik dan pertahanan kolektif ketiga negara, sekaligus berkontribusi pada terbentuknya arsitektur keamanan yang lebih digerakkan oleh kekuatan kawasan,” tambah Sager.
Turki memiliki kekuatan militer terbesar kedua di NATO. Arab Saudi, negara terkuat di kawasan Teluk, merupakan lokasi situs-situs paling suci umat Islam dan salah satu pengekspor minyak terbesar dunia, sementara Pakistan adalah satu-satunya negara Muslim yang memiliki senjata nuklir. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, didampingi oleh panglima militer yang berpengaruh Asim Munir, menunaikan ibadah umrah di Mekkah sebelum kedatangan Presiden Turki Tayyip Erdogan.
Mereka bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, yang negaranya telah berulang kali diserang oleh Iran, serta oleh sekutu Teheran—kelompok Houthi di Yaman dan milisi Syiah di Irak—sejak perang dimulai pada 28 Februari.
Konflik tersebut juga telah mengganggu keamanan sekutu-sekutu Riyadh di kawasan Teluk dan menghentikan sebagian besar pelayaran di Selat Hormuz, jalur yang sebelumnya menyalurkan sekitar seperlima pasokan energi global.
Kesepakatan mereka ini dicapai setelah negosiasi yang berlangsung hampir satu tahun, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters pada bulan Januari.
Kesepakatan Memperkuat Hubungan Militer Yang Sudah Terjalin Lama
Timur Tengah telah dilanda pergolakan hebat selama hampir tiga tahun sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023; hampir setiap negara di kawasan tersebut mengalami serangan lintas batas atau serangan rudal dan pesawat nirawak (drone).
Israel telah melancarkan perang di Gaza, menginvasi Lebanon selatan, dan menduduki wilayah di Suriah, serta melancarkan dua operasi serangan udara terhadap Iran.
Teheran telah menyerang pangkalan AS dan infrastruktur sipil di Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yordania, dan Israel.
Meskipun Turki dan Pakistan—yang berada di perbatasan kawasan Timur Tengah—terhindar dari serangan langsung yang signifikan, keduanya berupaya meredam konflik yang mengancam keamanan dan stabilitas ekonomi mereka sendiri.
Bagi Arab Saudi, dampak konflik Timur Tengah selama tiga tahun ini jauh lebih berat; konflik tersebut membahayakan ekspor minyak dan rencana pembangunan ambisiusnya, serta menimbulkan keraguan besar mengenai keandalan payung keamanan AS yang telah lama menjadi andalan mereka.
Negara itu mengantisipasi serangan terkoordinasi dalam waktu dekat dari milisi Irak maupun kelompok Houthi di bawah kendali Iran, ujar seorang pejabat senior Saudi pada hari Kamis, yang menegaskan fokus Riyadh untuk memperluas aliansinya.
Penandatanganan kesepakatan pada hari Jumat di Mekkah—kota paling suci dalam Islam—memberikan bobot simbolis pada perjanjian yang memperkuat hubungan militer bilateral jangka panjang di antara ketiga negara tersebut.
Mansoor Ahmed dari Pusat Studi Strategis dan Pertahanan Australian National University mengatakan bahwa Pakistan dan Turki membawa industri pertahanan yang kuat, sementara Arab Saudi dapat berkontribusi melalui belanja teknologi.
Namun, kesepakatan tersebut kemungkinan tidak akan mencakup komponen nuklir, mengingat kemampuan penangkal nuklir Pakistan difokuskan pada ancaman yang mereka persepsikan datang dari India, tambah Ahmed.
Pakistan telah memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada pasukan Saudi selama beberapa dekade, sementara Turki dan Pakistan telah saling bertukar kapal perang dan pesawat latih.
Pada tahun 2023, Riyadh sepakat untuk membeli pesawat nirawak (drone) buatan Turki dalam kesepakatan yang disebut Ankara sebagai kontrak ekspor pertahanan terbesarnya.
Sejak saat itu, Pakistan telah mengerahkan sekitar 8.000 personel militer, jet tempur, pesawat nirawak, dan sistem pertahanan udara ke kerajaan tersebut—seperti dilaporkan Reuters pada bulan Mei—serta berupaya memperluas hubungan keamanan di kawasan Teluk.
Pakistan juga telah memulai negosiasi dengan Kuwait mengenai kesepakatan yang lebih luas dengan imbalan kerja sama energi dan investasi, menurut laporan Reuters pada bulan Juli.
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kementerian Luar Negeri Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Sumber : CNA/SL