Jakarta|EGINDO.co Tekanan terhadap sektor eksternal Indonesia kembali menjadi sorotan. Berdasarkan laporan yang dirilis pada Selasa, 4 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 450 juta dollar AS (sekitar Rp 8,14 triliun) pada Juni 2026.
Kendati angka tersebut menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan defisit bulan sebelumnya yang mencapai 1,61 miliar dollar AS pada Mei 2026, performa ini tetap memicu kewaspadaan. Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juni 2026, neraca perdagangan Indonesia sebetulnya masih membukukan surplus sebesar 3,58 miliar dollar AS.
Namun, laju impor yang melesat jauh meninggalkan pertumbuhan ekspor membuat para pengamat ekonomi melabeli situasi ini sebagai “lampu kuning” bagi ketahanan ekonomi nasional.
Impor Migas Jadi Pemicu Utama
Berdasarkan data resmi, nilai impor Indonesia pada Juni 2026 melonjak 34,27 persen secara tahunan (year-on-year) menjadi 25,91 miliar dollar AS. Lonjakan ini terutama didorong oleh sektor minyak dan gas (migas) yang meroket hingga 105,15 persen mencapai 4,56 miliar dollar AS.
Di sisi lain, kinerja ekspor nasional hanya mampu tumbuh 8,84 persen menjadi 25,46 miliar dollar AS. Penguatan ekspor ini ditopang oleh komoditas unggulan seperti bahan bakar mineral (naik 49,67 persen), nikel (naik 69,30 persen), serta lemak dan minyak nabati (naik 10,45 persen).
Melansir analisis dari Bloomberg dan Katadata, tingginya kebutuhan energi domestik dan komoditas global membuat neraca migas mengalami defisit mendalam sebesar 3,49 miliar dollar AS, meski neraca nonmigas masih mencatatkan surplus 3,04 miliar dollar AS.
Bayang-Bayang Depresiasi Rupiah dan Lonjakan Inflasi
Kondisi defisit neraca dagang ini langsung memberikan sentimen negatif terhadap pasar keuangan domestik. Dalam pantauan pasar hingga hari Selasa, 4 Agustus 2026, nilai tukar rupiah sempat berada di level Rp 18.032 per dollar AS, melemah tipis dibandingkan posisi awal pekan.
Ekonom sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, menjelaskan dalam keterangannya pada Selasa, 4 Agustus 2026, bahwa kenaikan kebutuhan devisa untuk membiayai impor berpotensi mendongkrak permintaan terhadap mata uang dollar AS.
“Kenaikan kebutuhan devisa untuk impor berpotensi menambah permintaan dollar AS,” ujar Rizal. Kendati demikian, ia menilai situasi saat ini masih berada dalam koridor peringatan dini dan belum dapat dikategorikan sebagai krisis.
Sebelumnya, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, dalam keterangannya pada Senin, 3 Agustus 2026, menambahkan bahwa pembengkakan impor membuat pasokan devisa dari hasil ekspor tidak sebanding dengan arus keluar modal. Akibatnya, rupiah terancam mengalami depresiasi lanjutan.
“Ketika impor lebih besar daripada ekspor, permintaan valuta asing meningkat. Hal ini membuat harga bahan baku dan barang modal dari luar negeri menjadi lebih mahal, sehingga membebani biaya produksi industri dalam negeri dan memicu inflasi,” jelas Esther.
Respons Kebijakan Bank Indonesia
Menghadapi tekanan eksternal dan domestik yang kompleks, Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 22 Juli 2026 memilih untuk tetap menahan BI-Rate di level 5,75 persen, di tengah suku bunga acuan AS (Fed Funds Rate) yang tertahan di level 3,75 persen.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai langkah BI tersebut sudah tepat karena tekanan inflasi Juni yang naik ke angka 3,34 persen lebih didorong oleh faktor suplai (khususnya energi) ketimbang lonjakan permintaan domestik.
Kendati demikian, Faisal mengingatkan bahwa strategi BI yang terlalu mengandalkan instrumen non-suku bunga—seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), swap lindung nilai, DNDF, hingga relaksasi likuiditas makroprudensial—membawa konsekuensi biaya kuasi-fiskal yang cukup tinggi bagi otoritas moneter dalam jangka panjang. (Sn)