Jakarta|EGINDO.co Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk menekan angka impor bahan bakar minyak (BBM) nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini tengah merancang skema pembiayaan khusus untuk mengawal implementasi mandatori bioetanol. Kebijakan ini dirancang agar transisi energi hijau berjalan mulus tanpa mengorbankan daya beli masyarakat maupun pendapatan petani lokal.
Tahapan Transisi dan Belajar dari Keberhasilan Biodiesel
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa program pencampuran bahan bakar nabati ke dalam bensin ini akan diaplikasikan secara bertahap. Pemerintah mematok target awal implementasi campuran etanol sebesar 10% (E10) pada 2027. Setelahnya, porsi tersebut akan ditingkatkan secara berkala menjadi 20% (E20) seiring dengan kesiapan kapasitas industri pengolahan di dalam negeri.
Langkah ini mengadopsi pola sukses program mandatori biodiesel (seperti B40 hingga B50) yang terbukti mampu menghemat devisa negara secara signifikan. Kendati demikian, pemerintah memastikan tidak akan terburu-buru menaikkan kadar campuran sebelum pasokan industri etanol domestik benar-benar mandiri dan siap sepenuhnya.
Formulasikan Skema Pendanaan ala BPDP dan Jaga Harga Petani
Guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen sekaligus memberikan insentif yang layak bagi para petani, pemerintah menyiapkan model pembiayaan yang menyerupai mekanisme Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Bahan baku utama bioetanol nantinya akan disokong dari komoditas pertanian lokal seperti tebu (melalui tetes tebu atau molase), singkong, hingga jagung. Dengan harga molase yang saat ini berada di kisaran Rp1.000 per kilogram dan harga keekonomian bioetanol sekitar Rp11.000 per liter, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan harga yang adil agar kesejahteraan petani tetap terangkat.
“Perlakuannya mungkin akan seperti BPDPKS, tetapi sampai dengan sekarang kita lagi mengatur formulasinya agar seimbang untuk kepentingan industri, petani, dan negara,” ungkap Bahlil.
Antisipasi Disparitas Harga Minyak Dunia
Di sisi lain, tantangan ekonomi makro turut masuk dalam kalkulasi pemerintah. Meskipun saat ini harga bensin nonsubsidi masih berada di atas harga keekonomian bioetanol, potensi fluktuasi pasar global tetap diwaspadai.
Pemerintah menyiapkan mitigasi apabila terjadi penurunan tajam harga minyak dunia yang dapat memicu selisih harga atau disparitas antara bensin konvensional dan bioetanol. Formulasi komprehensif ini diharapkan mampu menjaga iklim investasi industri tetap kondusif sekaligus melindungi stabilitas fiskal nasional. (Sn)