Jakarta|EGINDO.co Pemerintah kembali menegaskan arah kebijakan pengelolaan pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dengan memastikan hanya PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), yang masih mengantongi izin untuk menjalankan kegiatan operasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan kepastian regulasi sekaligus menjaga keseimbangan antara pengembangan sektor pertambangan dan pelestarian lingkungan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa seluruh izin usaha pertambangan (IUP) selain milik PT Gag Nikel telah dicabut sejak 2025 setelah melalui proses evaluasi pemerintah. Dengan demikian, tidak ada lagi perusahaan swasta yang beroperasi di kawasan tersebut.
“Kalau di Raja Ampat itu izin yang masih beroperasi tinggal punya BUMN, GAG Nikel itu,” kata Bahlil, Rabu (4/8/2026).
Menurut Bahlil, keberadaan PT Gag Nikel bukan merupakan izin baru karena perusahaan tersebut telah beroperasi jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM. Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar izin yang telah dicabut sebelumnya diterbitkan ketika kewenangan pemberian izin masih berada di pemerintah daerah.
Dari sisi ekonomi, keputusan pemerintah mempertahankan hanya satu perusahaan yang beroperasi dinilai memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri pertambangan. Kepastian regulasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap nikel sebagai bahan baku utama industri baterai kendaraan listrik dan energi bersih.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pertumbuhan investasi tidak boleh mengesampingkan aspek keberlanjutan lingkungan. Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia sehingga setiap aktivitas industri diwajibkan memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang ketat.
Sebelumnya, PT Gag Nikel sempat menghentikan sementara kegiatan operasional untuk menjalani audit dan evaluasi lingkungan. Setelah proses peninjauan selesai dan dinyatakan memenuhi ketentuan yang berlaku, pemerintah kembali mengizinkan perusahaan tersebut melanjutkan aktivitas produksi dengan pengawasan yang lebih intensif.
Pernyataan pemerintah juga menjadi respons atas laporan Greenpeace Indonesia yang mengungkap adanya potensi pengembangan izin pertambangan baru di wilayah Raja Ampat. Laporan tersebut memicu perhatian publik karena kawasan itu memiliki nilai ekologis tinggi sekaligus menjadi salah satu destinasi wisata bahari unggulan Indonesia.
Sejumlah media nasional, seperti Antara dan Bisnis Indonesia, menilai kebijakan pemerintah mencerminkan upaya memperkuat tata kelola sektor mineral melalui penataan perizinan yang lebih selektif. Sementara itu, CNBC Indonesia dalam berbagai laporannya juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara hilirisasi mineral, kepastian investasi, dan komitmen terhadap perlindungan lingkungan agar daya saing industri nikel Indonesia tetap terjaga di pasar global.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap industri pertambangan nasional tetap mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan penerimaan negara, dan pengembangan hilirisasi, tanpa mengorbankan kelestarian kawasan konservasi yang menjadi warisan alam Indonesia. (Sn)